Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Konflik Rentan Terjadi Jelang Hasil Pilkada Diumumkan

  • Konflik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak kerap terjadi pascapemungutan suara. Calon kepala daerah yang kalah banyak yang mencari-cari alasan melakukan protes.

    Demikian dikemukakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro dalam diskusi yang digelar Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertema: Pilkada dan Kearifan Lokal; Meneguhkan Demokrasi KeIndonesiaan, di Wisma Persekutan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jakarta, Jumat (26/6).

    "Memang sebagian besar, konflik Pilkada yang melibatkan massa, lebih banyak muncul saat hasil pilkada diketahui. Konflik makin meningkat intensitasnya saat Pilkada kelihatan hasilnya," kata Juri.

    "Tadinya adem ayem, begitu Pilkada mulai kelihatan hasilnya, mulai diinventarisir pihak yang kalah," imbuhnya.

    Dia menyatakan, KPU terus berusaha untuk meminimalisir konflik. Dengan demikian, kontestasi Pilkada tidak menimbulkan keramaian yang destruktif. "Tentu ada usaha mengurangi itu (konflik). Salah satu upaya mengurangi konflik itu, bagaimana Pilkada sejak awal dibuat transparan. Sehingga orang bisa memahami," katanya.

    "Tapi memang ada kekhawatiran di Pilkada serentak ini. Dulu Pilkada yang dilakukan sendiri-sendiri masalahnya kompleks. Bagaimana Pilkada di 269 daerah ini? Jauh lebih kompleks," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…