Minggu, 21 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Hasil Raker Komisi II dan Mendagri

  • Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghasilkan empat poin penting terkait evaluasi RUU Daerah Otonom Baru (DOB) dan persiapan pilkada serentak 2015.

    Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi II DPR pada Selasa (23/4) ini dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo beserta jajaran dirjen serta dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul zaman yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II, Mustafa Kamal dan Wahidin Halim.

    Terkait RUU DOB, Komisi II DPR RI dan Mendagri sepakat untuk menindaklanjuti 65 RUU DOB dan 22 RUU DOB usulan inisiatif DPR RI periode 2009-2014 dan terbuka terhadap usulan DOB lainnya. Sedangkan terkait persiapan pilkada serentak 9 Desember 2015, akan dirampungkan berbagai kendala terutama terkait anggaran dan regulasi terkait pelaksanaan pilkada serentak.

    Berikut ini empat poin kesimpulan Raker Mendagri dan Komisi II DPR RI:

    ?1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2014. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemdagri dan BNPP untuk lebih mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang hingga saat ini masih dalam proses, sesuai dengan rekomendasi BPK.

    2. Terhadap 65 RUU Daerah Otonom Baru (DOB) dan 22 RUU DOB yang merupakan usul inisiatif DPR RI periode 2009-2014, Komisi II DPR RI dan Kemdagri sepakat untuk mengagendakan rapat kerja yang akan membahas secara khusus terkait kelanjutan 65 RUU DOB dan 22 RUU DOB dan usulan baru lainnya.

    3. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemdagri yang telah melakukan upaya-upaya dalam rangka menyukseskan pilkada serentak tahun 2015, dalam hal penyiapan regulasi? dan koordinasi dukungan Pemda. Namun demikian Komisi II meminta kepada Kemdagri untuk dapat terus menyempurnakan regulasi yang dipandang perlu untuk pilkada berkualitas, demokratis, efisiein, aman, dan partisipatif untuk mengantisipasi praktik-praktik tidak sehat dan memastikan penyelenggaraan tahapan pilkada secara konsisten dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015.

    4. Komisi II DPR RI meminta Kemdagri? untuk lebih mengoptimalkan koordinasi dengan pemda yang akan melaksanakan pilkada serentak 2015 terkait belum ditandatanganinya NPHD di sembilan daerah, anggaran bagi Bawaslu dan Panwaslu di 50 daerah serta anggaran pengamanan untuk Kepolisian RI.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…