Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Tolak Teken Surat Pengunduran Diri Kepala Daerah

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak akan menandatangani surat persetujuan pengunduran diri yang diajukan sejumlah kepala daerah. Apalagi pengunduran diri terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, pada 9 Desember 2015 mendatang.

    “Pak Mendagri sudah menyatakan tidak akan menandatangani yang mundur-mundur itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspendagri) Dodi Riyadmadji, seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Senin (22/6).

    Dodi mengatakan, Mendagri berulang kali menyatakan menolak rencana pengunduran diri sejumlah Kepala Daerah terkait pelaksanaan Pilkada di daerahnya.

    “Saya sebagai Mendagri akan menolak pengunduran diri itu. Apalagi kalau DPRD juga tidak setuju,” kata Mendagri saat menghadap Wapres Jusuf Kalla, Kamis (18/6) lalu.

    Saat ini, terdapat tiga kepala dan wakil kepala daerah yang menyatakan mundur dari jabatan agar salah satu anggota keluarganya bisa maju di Pilkada serentak, pada akhir tahun ini. Ketiga kepala/wakil kepala daerah itu adalah Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang.

    Rencana pengunduran diri itu diduga terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana disebutkan jika kepala/wakil kepala daerah telah menjabat lebih dari 2,5 tahun, berarti mereka dianggap sudah menjabat satu periode atau lima tahun sehingga jika mundur mereka tetap berstatus petahana. Pengunduran diri sejumlah kepala daerah diduga sebagai upaya untuk menghindari cap sebagai petahana.

    Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan, kepala daerah yang sudah dua periode dilarang untuk menjabat kembali. Selain itu, PKPU juga melarang bagi keluarga atau saudara yang memiliki keterkaitan keluarga dengan calon petahana maju mengikuti pilkada. Kecuali petahana sudah dinyatakan mundur berdasarkan SK pengunduran diri.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…