Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

KPU Minta Pemerintah Proses Pengajuan Pengunduran Diri Kepala Daerah Setelah Pilkada

  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan merevisi Surat Edaran tertanggal 12 Juni 2015 yang memuat definisi calon petahana pada pemilihan kepala daerah. Surat edaran itu dianggap memicu pengunduran diri kepala daerah menjelang pilkada serentak. 

    Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, terkait hal itu, kuncinya ada di pemerintah. KPU meminta pemerintah memberikan keputusan atas pengajuan pengunduran diri kepala daerah setelah pelaksanaan pilkada serentak. 

    "KPU mengusulkan supaya fair, kami usulkan diproses sesuai kewenangan pemerintah tapi tetap diterbitkan setelah tahapan selesai," ujar Husni, seusai acara buka bersama di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jakarta, Senin (22/6/2015). 

    Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap penjelasan KPU dalam Surat Edaran tertanggal 12 Juni 2015, telah mempersempit definisi petahana. Salah satunya, disebutkan bahwa kepala daerah yang masa jabatannya habis, dan yang mundur dari jabatannya, tidak lagi berstatus sebagai petahana. Hal ini dianggap akan melanggengkan praktik politik dinasti.

    ICW menilai surat edaran itu bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada yang memberikan batasan-batasan terkait dengan relasi keluarga yang ingin maju dalam pilkada. Lembaga swadaya masyarakat di bidang anti-korupsi itu bahkan mendata akan ada 22 kepala daerah yang mundur untuk meloloskan keluarganya sehingga bisa maju pilkada. 

    Menurut Husni, surat edaran itu dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan atas tafsir yang belum dibuat dalam undang-undang. Ia mengungkapkan, KPU kerap mendapatkan pertanyaan soal status petahana yang akan selesai masa jabatannya pada 26 Juli mendatang atau sebelum tahapan pilkada dimulai. 

    "Misalnya jabatannya habis, kemudian karena meninggal dunia atau sebab lain seperti mengundurkan diri. Nah, apakah itu petahana atau enggak? Pemerintah menjelaskan petahana itu adalah yang existing, sedang menjabat, walau pun dia berhenti 25 Juli dan pendaftaran 26 Juli dia tidak petahana lagi, anggapannya begitu," papar Husni. 

    Saat ditanya soal kemungkinan kepala daerah petahana yang akan memanfaatkan celah surat edaran itu dengan mengundurkan diri dei meloloskan keluarganya, Husni mengaku hal tersebut tergantung pada keputusan pemerintah. 

    Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri berwenang memproses pengajuan pengunduran diri itu. Namun, KPU kembali menegaskan pengunduran diri itu lebih baik diputus pasca pilkada usai.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…