Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Sayangkan Jika Ada Kepala Daerah Mundur Karena Politik Dinasti

  • Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo menyesalkan apabila ada kepala daerah yang mengundurkan diri demi memuluskan keluarganya mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Meski begitu, menurutnya, kepala daerah memiliki hak untuk mengajukan pengunduran diri.

    “Kalau alasan (mengundurkan diri) berkaitan dengan keluarga (ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah) padahal itu ketentuan undang-undangnya jelas, sangat kami sayangkan. Tapi itu kan hak pribadi kepala daerah,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (18/6).

    Dia menyatakan, dirinya tidak dapat menghalang-halangi kepala daerah yang telah mengajukan surat pengunduran diri. “Kalau mengajukan tertulis untuk meminta mundur, ya saya tidak bisa menghalangi. Itu hak yang bersangkutan,” tegasnya.

    Apalagi, masih kata mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, jika alasan pengunduran diri dikarenakan sakit. Sehingga, tugas dan fungsi sebagai kepala daerah menjadi tidak optimal.

    Akan tetapi, dia berharap agar kepala daerah tidak mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir. Pasalnya, komitmen kepala daerah saat maju sebagai calon beberapa tahun lalu menjadi terganggu.

    Seperti diketahui, Peraturan KPU Nomor 9/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, hanya mengatur calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

    Petahana yang dimaksud ialah seseorang yang sedang menjabat kepala daerah. Celah inilah yang dimanfaatkan sejumlah kepala daerah mengajukan pengunduran diri.

    “Kami tidak bisa melarang mereka. Yang kedua, namanya petahana itu adalah orang yang menjabat. Bukan orang yang pernah menjabat. Jadi kami tidak bisa melarang, kecuali di undang-undang mengatakan demikian,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

    Dia menjelaskan, syarat tersebut baru akan diperiksa setelah masa pendaftaran bakal calon kepala daerah 26-28 Juli mendatang.

    “Kita harus jelaskan bahwa kalau dia saat pendaftaran masih ada hubungan dengan petahana, maka tidak boleh. Tapi nanti kalau pada saat pendaftaran itu tidak ada hubungan lagi karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi petahana, misal mundur atau diberhentikan atau masa jabatannya sudah berakhir, maka tidak ada lagi hubungannya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH) pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri, Ansel Tan menyatakan, kepala daerah yang mengundurkan diri hanya untuk melanggengkan keluarganya ikut pilkada, masuk kategori tidak etis.

    “Pak Mendagri sudah bicara di mana-mana jangan ada kepala daerah tricky (cara licik) mundur dari jabatan supaya istri, anak atau keluarga boleh ikut pilkada. Dari etika politik memang masuk kategori tidak etis,” katanya.

    Dia menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah bersurat ke Kemdagri agar mengantisipasi pengunduran diri kepala daerah. “KPU sudah surati kita supaya mendagri menetapkan pemberhentian setelah penetapan pasangan calon, supaya tidak tricky ke anak-anaknya,” ucapnya.

    Akan tetapi, dia menjelaskan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak terkait permintaan KPU tersebut. "Sebenarnya kami tidak bisa buat apa-apa juga. Hanya memang bisa DPRD. Kalau pengunduran ada dugaan tricky, bisa saja DPRD menghalangi. Tergantung DPRD," tegasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…