Kamis, 21 Juni 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

"Reshuffle" Kabinet Jadi Momentum Perbaikan Kinerja dan Reformulasi Koalisi

  • Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yudha mengatakan, ada dua momentum yang dapat dijadikan Presiden Joko Widodo sebagai alasan perombakan kabinet. Dua momentum ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. 

    "Pertama, ini merupakan momentum untuk memperbaiki kinerja pemerintahan," kata Hanta saat diskusi bertajuk 'Menanti Reshuffle' di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

    Menurut dia, berdasarkan survei Poltracking beberapa waktu lalu, ada penurunan kepuasan publik terhadap kinerja kabinet Jokowi-JK. Hasil survei bisa menjadi preferensi bagi Jokowi dalam mengambil keputusan terkait reshuffle

    "Kedua, reshuffle merupakan momentum bagi Jokowi untuk mereformulasi koalisi," ujarnya.

    Ia menjelaskan, melalui reshuffle, Jokowi bisa mendapatkan kekuatan baru baik itu dari parpol sesama Koalisi Indonesia Hebat, mau pun Koalisi Merah Putih. Reshuffle merupakan pintu bagi Jokowi untuk menggalang kekuatan yang lebih besar guna mengokohkan pemeritahan yang ada.

    "Reshuffle merupakan peluang untuk membuat koalisi menjadi lebih besar, kekuatan lebih besar untuk mendapat dukungan politik lebih mayoritas," ujar Hanta. 

    Selain itu, ada empat preferensi yang dapat menjadi masukkan Jokowi dalam merombak kabinetnya. Selain hasil survei, tiga lainnya yakni faktor pendekatan teknokratis akademis, faktor politis, dan preferensi Jokowi sendiri.

    Ia menjelaskan, sebagai Presiden, Jokowi tentu memiliki tim yang bertugas menilai kinerja kabinet dengan menggunakan pendekatan teknokratis akademis. Tim itu bertugas memberikan masukan subjektif mengenai capaian apa saja yang telah diraih setiap menteri. Sementara itu, Jokowi juga membutuhkan dukungan politis. Meski menganut sistem presidensial, dalam setiap kebijakan yang dibuat, Jokowi tetap perlu mengantongi dukungan parlemen. 

    "Terakhir, preferensi Jokowi sendiri. Jokowi memang mendapat masukan siapa saja menteri yang layak diganti, tapi kembali lagi itu merupakan hak prerogratifnya untuk mengganti atau tidak menteri yang diusulkan," kata Hanta.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts