Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Yakin Kepala Daerah Tak Mau Disebut Sabotase Pilkada

  • Pemerintah daerah berkomitmen memenuhi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap pertama pada 9 Desember mendatang. Sebab, kepala daerah yang tidak menganggarkan secara serius bakal terkena sanksi.

    "Saya yakin kepala daerah juga tidak mau disebut melakukan sabotase atau makar, kalau ada, oknum kepala daerah yang tidak serius menganggarkan tahapan-tahapan pilkada. Saya cukup optimistis 269 daerah akan melaksanakan pilkada dengan baik," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada acara wisuda Angkatan XXII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (14/6).

    Menurutnya, tugas menyukseskan pilkada merupakan tanggung jawab seluruh pihak. "Termasuk para wisudawan yang segera masuk jajaran birokrasi. Pilkada ini ujian pertama. Kalau 269 ini sukses, pemerintah bersama KPU dan Bawaslu akan melaksanakan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden serentak 2019," ucapnya.

    "Sebagai PNS, termasuk di dalamnya kepala daerah, baik yang maju lagi atau tidak, hukumnya wajib menyukseskan keputusan UU yaitu melaksanakan pilkada serentak dengan jujur, adil dan demokratis," tegasnya.

    Dia menyatakan, hingga saat ini banyak daerah yang memang belum menyelesaikan administrasi keuangan. Meski begitu, dia optimis kepala daerah memenuhi tanggung jawabnya terkait hal tersebut. "Pasti akan menganggarkan dengan baik. Sehingga, tidak mengganggu proses pentahapan pilkada," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…