Senin, 23 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Masalah Anggaran Pengawas Pilkada Pengaruhi Kualitas DPT

  • Permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tambahan) seperti pemilih ganda dan mobilisasi pemilih terus menjadi persoalan klasik selama penyelenggaraan pemilu.

    Dengan keadaan anggaran pilkada untuk pelaksana dan pengawas yang terkatung-katung seperti sekarang ini, khawatir masalah yang sama akan kembali muncul.

    "Ini urgensi untuk pengawasan, tapi bagaimana pengawasan dilakukan, hari ini saja NPHD pengawasan (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) baru 50 persen ditandatangani," kata Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi pada sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

    Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada, baru 158 daerah yang sudah menandatangani naskah perjanjian hibah, dengan rincian sembilan provinsi, 126 kabupaten dan 23 kota.

    Sementara itu, panitia pengawas (panwas) lapangan sudah harus mulai mengawal proses pemutakhiran daftar pemilih, dan mengawasi penelitian administratif secara faktual hingga tingkat kelurahan dan desa.

    Dengan politik anggaran seperti ini Veri mengkhawatirkan problem DPT tak kunjung selesai. Terlebih, gugatan terhadap DPT baru akan muncul setelah salah satu kandidat kepala daerah kalah dalam pemilihan.

    "Problem pemutakhiran daftar pemilih selalu dipersoalkan. Sangat krusial dibanding yang lain, karena para kandidat biasanya diam-diam saja kalau ada kecurangan, tapi ketika kalah mereka akan ribut," ujarnya.

    Veri melanjutkan, jangan sampai persoalan DPT ini digugat kemudian, setelah calon kepala daerah mengetahui pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tidak optimal, sebagaimana biasanya.

    Semenjak awal partai politik peserta pilkada juga perlu berpartisipasi mengawasi proses pemutakhiran daftar pemilih ini.

    "Kita tidak hanya bisa bergantung ke penyelenggara, terlebih dengan keadaan anggaran yang seperti ini. Pelaksanaan pilkada tetap membutuhkan partisipasi yang luas dari pemangku kepentingan yang lain," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts