Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mahar Calon ke Parpol di Pilkada Picu Korupsi

  • Praktik mahar dari calon kepala daerah kepada partai politik diindikasikan banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala setelah terpilih. Sebab, mahar ini membuat biaya politik para calon kepala daerah membengkak dan mendorongnya mencari cara agar balik modal.

    "Fenomena banyaknya kepala-kepala daerah yang terjerat kasus-kasus hukum itu kan karena biaya politik dan kampanye mereka yang melampaui batas kewajaran," ujar Saan Mustopa, anggota DPR Komisi II dari Fraksi Demokrat di acara Prime Time News, Metro TV, Senin (8/6/2015).

    Ketika dana kampanye melampaui batas kewajaran yang begitu besar. Maka tak heran jika kepala daerah yang terpilih 'kejar setoran' mencari uang dengan berbagai cara agar kembali modal.

    Soal sewa menyewa kendaraan dalam Pilkada, menurut Saan, DPR telah mengajukan untuk diberikan penekanan lewat Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Hal tersebut juga sudah diakomodir dalam pasal 47 yang menyebutkan, Partai Politik dan gabungan partai politik tidak boleh menerima imbalan apapun dalam proses pencalonan bupati, walikota, gubernur. 

    Menurut Saan, tujuan digelarnya Pilkada serentak 2015 ini adalah mencari pemimpin-pemimpin daerah yang lebih baik dari sebelumnya. Maka, proses pencalonannya pun harus lebih baik juga.

    "Salah satu tujuan pilkada serentak ini ingin melahirkan kepala-kepala daerah yang integritas, komitmen tinggi untuk tetap membuat daerah itu maju dan paling penting dia punya integritas hal-hal yang di luar masalah hukum," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.