Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Laporan Harta Kekayaan Mutlak Bagi Calon Dalam Pilkada

  • Komisi Pemilihan Umum menyatakan, laporan harta kekayaan merupakan syarat mutlak bagi calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 2015.

    "Itu syarat mutlak atau wajib, sudah diatur dalam PKPU," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Tengah Suryansyah di Koba, Senin.

    Ia menjelaskan, pelaporan harta kekayaan calon kepala dan wakil kepala daerah yang maju dalam pilkada diserahkan paling lambat dua hari sebelum pendaftaran ditutup.

    "Laporan itu diserahkan tim sukses pasangan calon dan laporan harta kekayaan pribadi itu bukan kami yang melakukan penilaian tetapi pihak KPK," katanya.

    Ia tidak menampik persoalan harta kekayaan pribadi calon akan menjadi masalah untuk bisa ikut sebagai calon dalam pilkada jika tidak dilaporkan ke pihak KPU.

    "Justru itu dari sekarang kami sampaikan jangan pernah mengabaikan masalah yang satu ini, karena bisa saja menjadi kendala nantinya," ujarnya.

    Ia juga mengatakan, calon perseorangan juga harus memenuhi persyaratan pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) yang jumlahnya sesuai PKPU.

    "Kalau jumlahnya tidak mencapai, maka pencalonan melalui jalur perseorangan akan dianulir karena itu syarat mutlak," ujarnya.

    Ia menyatakan, pengumpulan KTP jumlah dukungan harus tersebar di enam kecamatan di daerah itu.

    "Tidak boleh dukungan menumpuk di satu kecamatan saja, melainkan harus tersebar pada semua kecamatan," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…