Senin, 24 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Reformasi Birokrasi Perlu Dievaluasi

  • Agenda reformasi birokrasi pemerintahan Jokowi-Kalla dalam tujuh bulan terakhir masih berjalan lambat. Diperlukan evaluasi untuk menilai pencapaian reformasi birokrasi secara rutin.

    "Pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan. Presiden atau wakil presiden harus memimpin langsung reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik," ujar Team Leader Program Reform the Reformers Continuation Rizal Malik dalam Jambore Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Jumat (5/6).

    Rizal Malik mengatakan, lembaga-lembaga pelaksana reformasi birokrasi yang dibentuk melalui Grand Design Reformasi Birokrasi vakum dalam enam bulan terakhir. Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) periode 2015-2019 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015, yang dipimpin Wakil Presiden, diharapkan mengaktifkan kembali kelembagaan reformasi birokrasi.

    KPRBN dan Tim RBN diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang menghambat kinerja pemerintah, seperti konsolidasi antar-kementerian dan lembaga serta mekanisme konsolidasi kegiatan pusat dan daerah. Rizal Malik juga mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Aparatur Sipil Negara.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemerintahan JKW-JK berkomitmen pada penerapan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan. Reformasi dimaksud adalah penerapan pelayanan yang lebih terbuka dan responsif.

    Ia menambahkan, Jokowi tak hanya menjalankan reformasi dalam skala makro, tetapi juga reformasi mikro, seperti perubahan pola pikir PNS dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…