Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Menerapakan Efisiensi Biaya Pilkada Serentak

  • Pelaksanaan pilkada serentak diharapkan bisa mengefisienkan biaya penyelenggaraan proses berdemokrasi di seluruh daerah. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diminta agar bisa mewujudkan terselenggaranya pilkada serta menjamin hak konstitusional warga negara, termasuk memastikan validnya DPT yang masih bermasalah selama ini.

    "PDI Perjuangan sendiri akan ikuti segala tahapan proses pilkada sesuai UU, kita tentu akan taat konstitusi dan dorong calon kepala daerah yang berpihak kepada kebijakan mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Eko Suwanto, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DI Yogyakarta, Minggu (31/5).

    Sukses penyelenggaraan pilkada disebutkan bukan hanya terselenggaranya ajang pemilihan kepala daerah secara formal semata. Lebih dari itu, KPU perlu mewujudkan pilkada yang berbudaya, melawan adanya praktek politik uang.

    Di sisi lain, karena pilkada dibiayai oleh uang rakyat maka pertanggungjawaban penggunaan dana harus transparan. KPU juga harus memastikan bahwa PNS harus netral dalam proses penyelenggaraan pilkada, calon kepala daerah tidak boleh memanfaatkan celah kecurangan untuk memobilisasi suara pemilih.

    "Praktek money politik jangan diberi ruang, sudah waktunya kita pilih pemimpin lewat proses demokrasi yang berbudaya," kata Eko Suwanto.

    Ketua Komisi A DPRD DI Yogyakarta ini menambahkan, guna memastikan persiapan dan kesiapan pilkada serentak yang sesuai agenda dilangsungkan akhir tahun 2015, anggota DPRD DI Yogyakarta telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPUD untuk mencari masukan terkait suksesnya pilkada.

    "Bila ada payung kebijakan dan bila aturan memungkinkan, tenaga tersedia, ada baiknya masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bersaing selain dikawal oleh Polri, ditambah unsur Panwas yang nempel semua calon, untuk menekan seminimal mungkin terjadinya permainan nakal bakal calon kepala daerah," katanya.

    Secara khusus, disebutkannya bahwa dalam konsolidasi internal PDIP, sudah dilaksanakan pelatihan Manajer Tim Kampanye oleh DPP di Depok, 22-26 Mei 2015. Di ajang itu, seluruh kader partai diminta untuk bersama-sama bergotong royong dalam pemenangan pilkada serentak.

    PDI Perjuangan disebutnya sudah mendapatkan kepercayaan rakyat saat pileg dan pilpres lalu, dan itu jadi modal positif dan optimisme guna meraih kemenangan saat pilkada.

    "Kita akan jaga kepercayaan publik pada PDI Perjuangan dengan calon yang sudah teruji keberpihakan pada rakyat. Kader saat ini sangat siap memenangkan pilkada serentak 2015 dengan semangat gotong royong," ujarnya.

    "Di DIY kami targetkan sapu bersih, menang di semua kabupaten dan kota untuk pilkada 2015 dan 2017."


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…