Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

UU Pemilu Harus Mudah Dipahami oleh Penyelenggara dan Pemilih

  • Banyaknya regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan. Salah satu upaya yang didorong untuk dilakukan adalah melakukan kodifikasi undang-undang pemilu.

    "Pemilu sekarang dengan regulasi yang terlalu banyak sering menimbulkan tumpang tindih, menimbulkan kerumitan, sehingga proses dan hasil kurang maksimal," ujar peneliti Kemitraan Partnership Wahidah Suaib, dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2015).

    Menurut Wahidah, pemisahan pengaturan mengenai pemilu tidak hanya mengakibatkan tumpang tindih, tetapi kontradiksi dan duplikasi pengaturan pemilu tanpa standar yang sama. Ia menilai kodifikasi, atau penyatuan undang-undang tersebut perlu dilakukan.

    Saat ini, regulasi yang mengatur mengenai pemilu terbagi dalam empat undang-undang, yaitu UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

    Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, menyebutkan ada beberapa standar yang berbeda dalam empat undang-undang tersebut. Salah satunya mengenai jumlah tahapan. Dalam UU No 42 Tahun 2008 disebutkan ada 8 tahapan, sementara UU No 8 Tahun 2012 menyatakan ada 11 tahapan. Kemudian, berbeda pula dengan UU No 8 Tahun 2015 yang menetapkan ada 10 tahapan penyelenggaraan dan 8 tahapan persiapan.

    "Seharusnya undang-undang pemilu itu mudah dipahami tidak hanya penyelenggara, tetapi juga pemilih. Sistem pemilu kita memang paling kompleks di seluruh dunia. Paling panjang dan akhirnya memakan waktu," kata Ramlan.

    Untuk itu, lembaga Kemitraan mendesak agar DPR melalui Badan Legislasi memasukkan kodifikasi undang-undang yang mengatur pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2016. Selain itu, mendesak DPR untuk membahas kodifikasi tersebut, dan disahkan paling lambat pada awal 2017.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…