Kamis, 18 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Diminta Menon-aktifkan Kepala Daerah yang Mainkan Anggaran Pilkada

  • Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lukman Edy, mengapresiasi sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang bersikap tegas kepada kepala daerah dalam menganggarkan dana pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika perlu, Mendagri diminta untuk memecat kepala daerah yang tidak serius mendukung suksesi pilkada serentak 2015.

    "Saya setuju dengan mendagri yang menegur keras kepala daerah yang belum menganggarkan penyelenggaraan pilkadanya. Kalau kita ingin lebih maju lagi, kalau ada kepala daerah yang setengah-setengah mensukseskan program pilkada serentak ini, non-aktifkan saja, mendagri boleh menon-aktifkan," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (28/05).

    Lukman menegaskan, ketidakseriusan kepala daerah untuk mendorong penandatanganan naskah hibah hingga pencairan bisa mengganggu program nasional. "Karena kita menemukan itu, kepala daerah yang sudah selesai dua periode, dia tidak mencalonkan lagi, udah setengah-setengah, enggak mau ngurusin. Post power syndrome," tambahnya.

    Di luar permasalahan itu, kata dia, Komisi II juga mengkritik keras Komisi Pemilihan Umum (KPU). DPR menuduh KPU tidak memagari pembengkakan anggaran yang diajukan KPU Daerah kepada pemerintah daerahnya.

    "Karena tidak dipagari oleh KPU RI, jadi mengusulkan anggaran masing-masing di daerah itu sembarangan aja," imbuhnya.

    Selain itu, kata Lukman, Komisi II juga menuduh KPU tidak memiliki sense of efficiency. Padahal, ujar dia, pilkada serentak bertujuan untuk mengefisienkan penyelenggaraan pilkada yang selama ini dinilai boros.

    "Tapi yang benar-benar serentak itu kan hanya sembilan provinsi. Harusnya signifikan juga dong, walaupun satu provinsi juga harus signifikan. 269 Kabupaten itu signifikan, harus efisien itu," pungkasnya.

    Dalam kesempatan lain, Komisioner KPU Arief Budiman menegaskan sebab Peraturan Mendagri 44 Tahun 2015 tentang penganggaran pilkada sudah mengatur rinci dan rigit, DPR tidak bisa menuduh bahwa pembengkakan anggaran pilkada disebabkan KPUD juga memasukan belanja barang seperti pembelian motor atau semacamnya. Permendagri sudah mengatur KPUD hanya bisa sewa barang.

    "Jadi kenapa disebut-sebut membengkak, itu karena biaya kampanye yang selama ini dibiayai oleh partai politik jadi dibiayai oleh pemerintah. Partai politik tidak bisa menuduh tanpa ada data. Sekarang dari sisi siapa pilkada disebut membengkak, oke pemerintah mengeluarkan lebih tapi peserta jadi lebih hemat," tegasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…