Sabtu, 19 Januari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Hindari Kontradiksi, UU Pemilu Perlu Disatukan

  • Masyarakat sipil yang terdiri dari 22 organisasi mendorong adanya penyatuan Undang-Undang Pemilu. Selama ini, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah diatur dalam payung hukum yang berbeda. Akibatnya antara satu undang-undang dengan lainnya terjadi kontradiksi, duplikasi bahkan tumpang-tindih.

    Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto dalam pidato pembukaan seminar bertajuk "Kodifikasi Undang-undang Pemilu: Menyederhanakan Pengaturan Pemilu untuk Konsolidasi Demokrasi", mengatakan, kodifikasi atau penyelarasan undang-undang kepemiluan harus dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dan kontradiksi pada penyelenggaraan pemilu meskipun mengatur hal yang sama.

    "Selain konteks kontradiksi, banyak tujuan UU Pemilu itu tidak tercapai. Kalau baca UU Pilpres atau UU Pileg selalu menekankan hasil pemilu itu membantu pemerintahan yang efektif. Namun kenyataannya ketika duduk di pemerintahan, itu gagal membentuk pemerintah yang efektif," katanya di Milenium Hotel, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (27/5).

    Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menuturkan, kodifikasi undang-undang pemilu ini merupakan kerja besar kelompok masyarakat sipil untuk konsolidasi demokrasi Indonesia.

    Kodifikasi UU Pemilu ini menyatukan empat undang-undang di antaranya UU Nomor 8/2015 tentang Pileg, UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres, UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada, dan UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Naskah akademis dan naskah RUU sedang disiapkan untuk diserahkan kepada pemerintah dan DPR.

    "Dalam satu naskah undang-undang itu akan menghindari tumpang tindih dan dis-harmonis norma yang mengatur hal yang sama. Kami sudah melakukan kajian pertama yang mensinkronkan berbagai undang-undang yang ada. Terdapat 500 lebih pasal kalau menggabungkan empat undang-undang itu," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts