Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Siapkan Permendagri yang Mengatur Sanksi Kepala Daerah yang Belum Menyediakan Anggaran Pilkada

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) dalam waktu dekat. Permen tersebut akan mengatur sanksi bagi kepala daerah yang dianggap lalai menyediakan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. 

    "Akan dibuat Permen untuk memberikan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menyiapkan anggaran pilkada," ujar Tjahjo, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (26/5/2015). 

    Menurut Tjahjo, pemberian sanksi bagi kepala daerah bisa bermacam-macam, mulai dari skors hingga dibebastugaskan dari jabatannya. Rencananya, Permen tersebut akan diterbitkan pada pekan ini. 

    Tjahjo mengaku kecewa dengan keterlambatan sejumlah kepala daerah untuk menjalankan tanggung jawab menyiapkan anggaran pilkada. Pasalnya, Kemendagri belum lama ini telah mengeluarkan aturan sebagai payung hukum untuk melindungi kepala daerah saat menyiapkan pendanaan pilkada serentak. 

    "Jangan sampai bupati dan gubernur serius hanya kalau dia mau maju lagi. Giliran tak mau mencalonkan, kemudian lalai terhadap tanggung jawab," kata Tjahjo. 

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan, saat ini masih ada 15 pemerintah daerah yang masih belum menganggarkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Seharusnya, seluruh daerah itu menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…