Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Nilai Inpres Pilkada Tak Perlu

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) demi menjamin terlaksananya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap pertama 9 Desember mendatang. Sebab, masih terdapat sejumlah permasalahan dari kesiapan anggaran hingga wacana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

    Namun, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Inpres tersebut tidak diperlukan.  “Diskusi saya sama Seskab (sekretaris kabinet Andi Widjajanto), prinsipnya UU 8/2015 serta sejumlah Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) cukup kuat dasar hukumnya untuk daerah atau kepala daerah melaksanakan pilkada serentak. Jadi Inpres dirasa tidak perlu,” kata Tjahjo, Senin (25/5).

    Meski begitu, dia mengapresiasi usulan penerbitan Inpres. “Kita tentu apresiasi. Tapi sekali lagi, kepala daerah wajib hukumnya laksanakan sesuai UU. Rincinya bisa dibuat Permendagri, jadi tidak sedikit-sedikit dengan Keppres (Keputusan Presiden), Perppres (Peraturan Presiden) atau pun Inpres,” ujarnya.

    Seperti diketahui, usulan penerbitan Inpres disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arief Wibowo. “Jadi inpres itu perintah untuk menyelenggarakan pilkada sesuai tahapan terutama yang saat ini atau berpotensi mengalami problem. Intinya sebagai dukungan penuh pemerintah terhadap pilkada,” katanya.

    Menurutnya, konflik internal dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dapat menganggu pelaksanaan pilkada. “Dua partai bermasalah, itu memporakporandakan. Tapi setidaknya pada aspek stabilitas bisa terwujud," katanya.

    "Karena tak mungkin partai bersengketa bisa terlibat dalam pilkada kecuali putusan pengadilan inkrah atau mereka islah. Makanya kami berharap pemerintah tegas, kalau perlu menerbitkan satu instruksi,” dia menambahkan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…