Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mengawal Pilkada Serentak Demokratis dan Berkualitas

  • Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) siap mengawal pemilihan kepala daerah serentak 2015 dapat berlangsung jujur, adil dan berkualitas.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Nasional JPPR, Masykurudin Hafidz, pada saat serah terima jabatan kornas JPPR 2015-2017 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

    JPRR yang memiliki 36 organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LSM, dan Perguruan Tinggi ini akan bersinergi dan berstrategi dengan semua pihak seperti KPU, Bawaslu dan DKPP untuk bersama-sama meningkatkan kualitas penyelenggara pilkada.

    "Bantuan kerja sama menjadi penting untuk kerja JPPR ke depan. Kesiapan pilkada ke depan akan berbeda dengan sifat pemilu sebelumnya. Sebab kalau kita refleksikan pelaksanaan pilkada merupakan momentum pemilih secara langsung memilih kepala daerahnya," kata Masykurudin.

    Masykuridin mengatakan kesiapan penyelenggara masih terdapat yang tidak independen. Untuk itu, pemantauan ini ingin memberikan gambaran secara nasional dari proses pelaksanaan pilkada yang berada di daerah. JPPR dengan jaringannya yang luas akan melakukan pemantauan intensif di 138 kabupaten kota, dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi pelaksanaan pilkada.

    "Pemantauan intesif ini ingin memastikan prosedur penyelenggaraan pilkada dapat dilakukan dengan benar, dengan mengantisipasi kecurangan, meminimalisir kecurangan dan menjamin hak politik masyarakat," ujarnya.

    Dalam sambutan sertijab sekaligus peluncuran buku pemantauan pemilu 2014 itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menyatakan, bahwa tidak berlebihan apa yang menjadi pendapat CSO seperti JPPR itu pula yang menjadi pendapat KPU.

    "Sebab memang selama ini saran CSO diperhatikan penyelenggara pemilu," tambahnya.

    Mantan Ketua KPU Sumatera Barat itu menuturkan semakin aktif peran CSO maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Senada, Ketua Bawaslu Muhammad menganggap JPPR adalah insipirasi bagi komisioner Bawaslu. Bahkan dalam beberapa kasus, temuan JPPR terhadap pelanggaran pemilu lebih cepat dibanding struktur Bawaslu di kecamatan hingga desa.

    "Temuan JPPR itu apa adanya. Artinya kami melihat JPPR mampu menghadirkan penilaian fokus yang objektif. Sehingga tidak ada alasan tidak cepat merespon temuan JPPR," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…