Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

KPU Pastikan Pilkada Serentak Sesuai Jadwal

  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan bahwa pihaknya tidak ikut dalam proses revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena itu merupakan kewenangan internal komisi II.

    "Kalau untuk urusan membuat undang-undang yang punya kompetensi itu berdasarkan konstitusi adalah pemerintah dan DPR. Kalau pihak lain seperti KPU itu kalau pun dilibatkan hanya pendapat atas materi UU-nya, tidak prosesnya," ujar Husni Kamil di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Menurut Husni, proses revisi UU Pilkada merupakan kewenangan komisi II, namun KPU akan memberikan pendapat jika diperlukan, tetapi tidak dapat mengomentari proses revisi tersebut.

    Mengenai adanya dualisme partai yang masih bergulir hingga saat ini, Husni menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa memprediksi, hanya menunggu pada tahap pendaftaran peserta pilkada serentak 2015 pada 26-28 Juli mendatang.

    "Kita tetap jalan sebagaimana agenda yang telah ditetapkan dalam agenda KPU," tambah Husni.

    Pelaksanaan pilkada 2015 akan dimulai dengan pendaftaran peserta pada 26-28 Juli 2015, namun hingga saat ini masih ada dua partai yang mengalami dualisme kepemimpinan yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 menjadi sarana masyarakat untuk memilih pemimpinnya, keberhasilan penyelenggaran membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari perserta Pemilu.

    Husni juga mengatakan bahwa sampai saat ini KPU telah menjalankan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2015, diantaranya membuka kesempatan kepada para calon perseorangan untuk mengumpulkan dukungan bagi pemenuhan persyaratan.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…