Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sengketa Alasan Revisi UU Pilkada, Mendagri: Sudah Ada Mekanisme

  • Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

    Namun menurut Menteri Dalam Negeri (mendagri), hingga saat ini pemerintah belum bisa memutuskan perihal revisi pilkada serentak tersebut karena harus membahasnya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

    Apabila alasan revisi UU Pilkada adalah adanya partai-partai politik yang masih bersengketa seperti partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka menurut Tjahjo sudah diatur mekanismenya.

    “Menurut KPU kan udah ada mekanisme. Dasar putusan menkumham, yaitu UU, mahkamah partai dan AD-ART. Sekarang juga lagi tahap putusan,” kata Tjahjo Kumolo di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5).

    Tjahjo menambahkan, KPU adalah pelaksana pilkada serentak dan lembaga tersebut sudah menyampaikan 10 hal yang berkaitan dengan kepesertaan yang ada dalam UU.

    Tjahjo mengatakan jika ada revisi di bagian kepesertaan maka akan bisa berdampak pada revisi yang lain pula. Hal ini kata dia yang dikhawatirkan oleh KPU.

    “Ini yang dikhawatirkan oleh KPU akan mengganggu tahapan-tahapan. Kemudian tanggal 9 juga dideklarasikan pilkada serentak,” tambahnya.

    Tjahjo mengakui bahwa anggaran pilkada memang masih harus disinkronkan dengan anggaran KPUD (KPU Daerah). Namun demikian DPR kata dia memang punya hak ajukan revisi terhadap undang-undang.

    Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi usulan revisi UU Pilkada yang diusulkan DPR dengan alasan adanya sengketa di Golkar dan PPP yang harus diselesaikan sehingga tidak memenuhi tenggat pendaftaran peserta.

    Menurut DPR dikhawatirkan pula jika peserta dari partai politik yang berkonflik akan susah maju karena partainya masih bergelut dengan legalitas masing-masing kubu.

    “Salah satunya pertemuan sama saya kemarin blm bisa menerima karena belum bisa membuat keputusan karena harus ikut KPU, harus lapor ke pak presiden,” kata dia lagi soal belum akan adanya pengajuan revisi dari pemerintah.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…