Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden Secara Implisit Tolak Wacana Revisi UU Pilkada

  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Taufik Kurniawan mengatakan, secara implisit Presiden Joko Widodo menolak wacana revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat konsultasi dengan Presiden dan jajaran menterinya di Istana Negara.

    "DPR diminta untuk mempertimbangkan mengkaji kembali revisi UU Pilkada. Itu secara eksplisit menurut filosofi jawa sebagai penolakan, " katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/05).

    Taufik mengatakan, pihaknya menghormati sikap presiden. Kalau wacana revisi tersebut sudah bertepuk sebelah tangan seperti ini, kata dia, usaha voting yang bisa dilakukan dalam paripurna sudah tidak lagi memiliki arti.

    Untuk selanjutnya, jelas Taufik, Komisi II akan mengadakan rapat internal membahas sikap pemerintah demikian. Pimpinan DPR juga berencana melanjutkan langkah politiknya dengan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung untuk membicarakan proses persidangan dan Mahkamah Konstitusi untuk membahas polemik ini dalam kacamata konstitusi.

    "Tadi MA juga bilang kalau inkracht terlalu lama, dan putusan PTUN juga tidak melegalkan suatu kepengurusan. PTUN hanya bersifat membatalkan atau mengukuhkan SK Menkumham. Yang berhak menentukan ya Mahkamah Partai. Tadi MA sudah mengatakan itu. Ya lebih baik islah," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…