Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

16 Pemda Belum Sediakan Anggaran Pilkada

  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis perkembangan penganggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, masih terdapat 16 daerah belum membahas anggaran pilkada.

    Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, ketika pemerintah daerah ataupun DPRD tidak memiliki political will (niat politik) untuk menyelenggaraan pilkada dan menyediakan anggarannya, maka sebaiknya pilkada di daerah tersebut ditunda.

    "Ketika KPUD yang bersangkutan memberi laporan kepada pusat tidak adanya political will dari pemda maka kita harus menyatakan akan menunda," katanya kepada wartawan di gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/05).

    KPU sendiri, kata dia, sesungguhnya memberi tenggat waktu penyediaan dana pilkada hingga hari ini. Sebab 18 Mei merupakan waktu di mana PPK dan PPS resmi dibentuk KPUD.

    Ferry memastikan, selain 16 daerah tersebut, 129 daerah sudah selesai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sedangkan 124 daerah lagi, dia meyakini, pihak pemdanya masih memiliki niat untuk menandatangani naskah hibah.

    "Yang problem itu adalah yang 16 daerah, itu belum sama sekali pembahasannya. Tapi kita tunggu sekarang," imbuhnya.

    Daerah-daerah yang sama sekali belum membahas anggaran tersebut adalah Bantul, Tanjung Jabung Timur, Sungai Penuh, Pekalongan, Trenggalek, Kota Banjarmasin, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pegunungan Arfat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Pekan Hulu, Kab. Kwantan Singingi, Kab. Pekan Hilir, Kab. Pangka Jeune Kepulauan, Kab. Baru, dan Kab. Bagai.

    "Itu yang memang masih belum proses, belum mendapat persetujuan dari Pemda dan DPRD-nya. kita tunggu laporan ini sampai sore, atau enggak, malam ini," ujarnya.

    KPU akan menunggu laporan resmi dari 16 KPUD tersebut. Setelah itu KPU akan menyikapi apakah sebaiknya pilkada di daerah tersebut ditunda.

    "Kita akan sikapi, karena ini juga terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…