Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pilkada dan UU Parpol Dinilai Tidak Urgen

  • Ketua lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menilai revisi UU Pilkada dan UU Parpol tidak urgen dilakukan. “Tidak ada hal-hal yang urgen yang mendorong revisi UU Pilkada dan UU karena kedua UU ini sudah jelas mengatur parpol dan pencalonan kepala daerah,” ujar Veri, Jumat (15/5).

    Veri juga menilai revisi yang diwacanakan oleh sejumlah anggota DPR RI tidak akan menyelesaikan persoalan konflik parpol. Revisi ini, katanya, diduga hanya akal-akalan dari pihak tertentu agar tahapan pilkada diundur sehingga parpol yang sedang konflik bisa ikut pilkada.

    “Ya, kalau mau ikut pilkada, mengapa parpol tidak islah dan masih ngotot-ngototan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain,” ujarnya.

    Jika anggota DPR RI serius, menurut dia, revisi UU Pilkada dan UU Parpol akan memakan waktu yang lama. Selain itu, revisi kedua UU yang baru disahkan ini bisa menciptakan ketidakpastian hukum.

    “Hukum dalam bentuk UU dibuat dalam rangka menjamin kepastian. Tetapi, kalau UU yang baru disahkan lagi, kemudian direvisi, maka ini berdampak pada ketidakpastian hukum,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…