Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak Dikhawatirkan Terganggu Anggaran yang Minim

  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad melihat bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tidak dapat diserahkan seluruh prosesnya kepada Pemerintah daerah (pemda) maupun Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota karena terkendala minimnya anggaran dan persiapan yang belum maksimal.

    Farouk dalam kesempatan bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Jumat, (15/5) menegaskan bahwa sejatinya Pemerintah Pusat harus memikirkan pendanaan Pilkada ini dengan seksama. "Tindakan memilih dalam politik merupakan bentuk eskpresi hak asasi manusia (HAM) warga negara dalam menentukan sikap politiknya, oleh karena itu seharusnya negara mampu memfasilitasi hak tersebut dengan mewujudkan pilkada yang berkualitas sehingga menghasilkan pemerintahan yang legitimasi kuat,” kata Farouk dalam siaran pers yang diterima, Jumat (16/5/2015)

    Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Tengah, Farouk menerima informasi bahwa KPU Provinsi Kalteng telah mengajukan anggaran untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang akan di gelar 9 Desember 2015 mendatang sebesar Rp179 miliar, namun Pemprov Kalteng hanya bisa memberikan dana Rp102 miliar. Kondisi ini ditengarai terjadi di berbagai daerah, sehingga pemerintah pusat harus mengambi sikap dalam memecahkan persoalan ini.

    “Dari formulasi yang sampaikan oleh KPU Provinsi ternyata anggaran yang ada hanya cukup untuk membuat satu alat publikasi, tidak sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan 20 alat peraga di setiap kabupaten/kota. Tentu saja kondisi ini pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas kampanye, legitimasi dan rentan gugatan kepada penyelenggara pemilu karena minimnya sosialisasi kepada pemilih,” tegas Farouk.

    Senator dari Nusa Tenggara Barat (KPU) ini menambahkan, DPD RI  mengingatkan agar komisioner KPU segera bekerja keras menindaklanjuti UU Pilkada dengan aturan pelaksanaan dan teknis penyelenggaraannya, mengingat pilkada serentak gelombang pertama harus dihelat Desember 2015.

    “Kualitas pemimpin daerah tentu tidak dapat dipisahkan dari proses sejak penjaringan (seleksi) bakal calon, pencalonan, hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung melalui pilkada. Mengapa ini penting untuk dibahas, karena dalam realitasnya kita mendapati proses pilkada yang banyak sekali permasalahan, diantaranya calon yang lebih menonjolkan sisi popularitas dan modalitas (uang) daripada kapabilitas dan kualitas, intrik politik dalam proses pencalonan, berbagai kecurangan dalam proses pemilihan mulai dari money politics, politisasi birokrasi, dan lain sebagainya,” tegasnya.

    Farouk kemudian mengimbau semua pihak harus menjamin dan mengawal bersama proses pilkada serentak sejak pendaftaran hingga menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas. Oleh karenanya, Farouk mengusulkan agar diberlakukan peningkatan syarat calon kepala daerah, mulai dari syarat pendidikan, teruji memiliki kemampuan dalam manajemen pemerintahan daerah, teruji memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

    Selain itu, bagi para kandidat juga harus bersih dari kasus-kasus korupsi yang dilakukan sebagai modal seleksi awal dalam melihat rekam jejaknya (track record). Agar, praktek money politics dapat diantisipasi akibat adanya penguatan program pemberantasan korupsi sejak dini dalam proses-proses pilkada.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…