Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pemerintah Sulit untuk Setujui Revisi UU Pilkada

  • Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo bertemu dengan pimpinan DPR untuk membicarakan keinginan DPR mengajukan Revisi UU Pilkada.

    Kesimpulan sementara pertemuan itu, menurut mendagri, pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan langsung Komisi II DPR untuk rencana usul insiatif revisi UU Pilkada tersebut.

    "Karena saya sebagai mendagri harus lapor kepada bapak presiden dan konsultasi dengan mitra pemerintah, yaitu KPU sebagai pelaksana pilkada serentak. Karena yang paham terkait tahapan-tahapan pilkada adalah KPU," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (11/5).

    Pada prinsipnya, lanjut mendagri, pimpinan DPR menyatakan bisa menerima masukan dirinya bahwa belum tentu pemerintah setuju membahas revisi UU Pilkada.

    "Alasan saya, apakah jaminannya bahwa revisi tidak melebar dan apakah tidak menganggu tahapan-tahap pilkada yang dilaksanakan oleh KPU?" imbuhnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…