Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pembiayaan Pilkada Membengkak karena Ada yang Tak Rasional

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, masih terdapat pembiayaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tidak rasional. Ini menyebabkan terjadi pembengkakan anggaran yang melebihi target.

    "Prinsip pilkada serentak harusnya berjalan efektif, efisien, dan terbuka. Akan tetapi, kenyataan justru ada pembengkakan pembiayaan atau anggaran yang melebihi target," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya kepada Antara, Sabtu (9/5/2015) malam.

    Mendagri mengemukakan hal itu terkait dengan pemberitaan yang mengatakan bahwa pembiayaan pilkada serentak masih ada daerah yang belum tuntas.

    Menyinggung kesiapan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda) yang akan menggelar pilkada, 9 Desember 2015, Tjahjo mengatakan bahwa pada prinsipnya anggaran tersedia di masing-masing daerah untuk membiayai 269 pilkada, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

    "Soal dana pilkada serentak yang disiapkan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), prinsipnya anggaran tersedia 'siap dan cukup'," kata Tjahjo yang pernah sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

    Kemendagri lantas minta konfirmasi kepada daerah. Kemudian pemda menyatakan bahwa masih butuh waktu untuk tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

    Selain itu, kata Mendagri, pemda harus tetap melakukan verifikasiitem-item pembiayaan tersebut, mengingat terus bertambahnya kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), baik yangregulated (diatur) maupun yang sudah teralokasi.

    Sejumlah usulan anggaran baru yang harus diverifikasi, seperti biaya kampanye, alat peraga, dan iklan cetak elektronik yang membengkak. Bahkan, menurut Tjahjo, anggaran tersebut hampir 40 persen dari total belanja pilkada.

    "Namun, terkadang tidak rasional dalam penilaian daerah tertentu, misalnya KPUD mengajukan permintaan kendaraan bermotor," kata mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.

    Menurut Mendagri, hal itulah yang memakan waktu sehingga pihaknya mengirim radiogram ke daerah agar pemda dapat mempercepat penandatanganan NPHD pada kesempatan pertama, mengingat tugas KPUD seperti pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) sampai dengan 18 Mei 2015.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…