Minggu, 16 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

"Reshuffle" Kabinet Harus Berbasis Kinerja, Bukan Desakan Politik

  • Isu perombakan atau reshufflekabinet kembali mencuat. Beberapa nama anggota kabinet kerja disebut-sebut pantas diganti, karena tidak bisa bekerja sama mengimplementasikan program Nawacita dan Trisakti Presiden Joko Widodo (JOkowi).

    Namun, sejumlah pihak mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk tidak serta merta mengganti kabinetnya atas dasar desakan politik tetapi lebih karena kinerja.

    Reshuffle kabinet harus dipisahkan antara berbasis kinerja dan desakan politik. Tidak boleh mengganti menteri karena desakan eksternal. Itu harus dipisahkan dan semuanya kembali kepada leadership seorang presiden,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri, di Jakarta, Rabu (6/5).

    Dari sekian nama anggota kabinet yang pantas diganti, nama Menteri Hukum dan HAM (menkumham), Yasonna Laoly juga disebut. Tetapi tidak jelas, apa tolok ukur Yasonna harus diganti.

    Ronald mengatakan, di luar konteks konflik Partai Golkar dan PPP, kinerja Menkumham Yasonna Laoly lebih baik, padahal banyak isu-isu hukum yang semuanya bermuara ke Kementerian Hukum dan HAM.

    Dari sisi legislasi, kata dia, Yasonna sangat gesit dan cepat merampungkan sekitar 20 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas tahun 2015. “Itu sudah sesuai Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi,” katanya.

    Dari sisi pembenahan lembaga pemasyarakatan (Lapas), Menkumham sedang membenahi itu, terutama soal over kapasitas. Demikian juga soal imigrasi, Menkumham melakukan banyak pembenahan dan perlu diapresiasi.

    “Jadi itu prestasi menkumham yang berbasis kinerja dan bukan karena desakan politik,” katanya.

    Sementara itu, pakar politik dari Universitas Jayabaya Jakarta, Lely Arriane, mengatakan, tidakfair desakan mengganti menkumham hanya karena desakan politik.

    “Saya pikir jika karena soal Golkar dan PPP maka menkumham diganti, itu sangat tidak fair. Karena awal persoalan bukan pada menkumham, tetapi pada Partai Golkar itu sendiri, di mana Mahkamah Partai Golkar memberikan pengesahan dan kewenangan kepada kubu Agung Laksono,” katanya.

    Lely melihat, desakan agar Yasonna Laoly diganti lebih karena kepentingan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terganggu. Mana keputusan yang tidak sejalan dengan keinginan KMP dianggap lawan.

    “Jadi penilaian terhadap Laoly yang dipenuhi subjektivitas politik itu tidak fair,” katanya.

    Di tempat terpisah, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, selama delapan bulan ini, banyak hal yang telah dilakukan, seperti legislasi, pembenahan lapas, imigrasi, dan sebagainya.

    "Saya sudah meletakkan dasar tugas pokok saya seperti program legislasi, pembenahan lembaga pemasyarakatan secara bertahap, pelayanan imigrasi, pelayanan di Ditjen Administrasi Hukum Umum, dan notaris. Itu sudah kami genjot terus perbaikannya" ujarnya.

    Mantan anggota DPR dari FPDIP ini mengatakan, masalah yang dihadapi di Kementerian Hukum dan HAM sangat rumit. Wilayah kerjanya juga sangat luas dan beragam.

    "Dan itu masing-masing berbeda. Ini semua memerlukan prioritas untuk di tangani,” katanya.

    Dikatakannya, saat ini pelayanan imigrasi dan pembuatan paspor relatif sudah lebih baik. Beberapa waktu lalu, misalnya, sempat ada antrean panjang di loket pemeriksaan imigrasi di Bandara Ngurah Rai, Bali, tetapi kini masalah itu sudah diselesaikan.


    Files Download :

Related Posts