Senin, 24 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pengamat Usulkan Tiga Formula "Reshuffle" Kabinet

  • Wacana reshuffle kabinet yang mengemuka setelah enam bulan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berjalan, dipandang menjadi titik krusial bagi Presiden Jokowi untuk menggenjot kinerja para pembantunya agar dapat bekerja lebih efektif dan jauh lebih baik lagi.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi, mengusulkan tiga formula yang dapat diaplikasikan Jokowi dalam melakukan reshufflekabinet.

    Formula pertama, adalah pergantian kabinet dapat berbasis pada prioritas program kerja dari kabinet Jokowi-JK. Pada formula ini, pergantian harus merujuk pada capaian quick wins dan konsolidasi kementerian agar dapat terintegrasi dengan kebijakan dan kemauan politik dari Jokowi-JK.

    Menurut Muradi, sejumlah menteri yang terimbas dan kemungkinan akan diganti adalah kementerian di bidang ekonomi, seperti menteri perdagangan, menteri perindustrian, dan menteri ESDM.

    "Selain itu, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, Menteri PPN & Bappenas, Menteri Koordinator Kemaritiman, Menpora, dan Kementerian Hukum dan Ham," jelas Muradi, Rabu (6/5).

    Pada formula pertama ini, menurut Muradi, kecenderungannya dianggap memberikan kepastian dan keyakinan publik atas sejumlah kebijakan bidang ekonomi dan bidang hukum yang dianggap gagal.

    Formula kedua, adalah kementerian berbasis pada dukungan politik dari sejumlah partai politik (parpol) pendukung. Hal ini berdasar pada kondisi parpol pendukung yang menganggap perlu adanya pergantian karena gagal memberikan kepuasan bagi parpol pendukung. Dan, pada derajat tertentu, dianggap menjadi biang kerok dari buruknya komunikasi antara parpol pendukung dengan presiden.

    Pada formula tersebut, sejumlah menteri yang kemungkinan diganti antara lain Menkopolhukam, Menteri PAN & RB, Menteri Kehutanan & LH, dan Menteri Perindustrian.

    "Khusus untuk Menteri BUMN, Kepala Staf Kepresidenan dan Seskab, meski bukan (berasal) dari unsur parpol, namun, ketiganya dianggap menjadi masalah yang menghambat komunikasi antara presiden dan partai pendukung oleh sejumlah elit parpol," tegas Muradi.

    Dan formula ketiga, adalah sejumlah menteri yang dianggap tidak mampu memahami Nawacita dan kehendak presiden. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan dan program kementerian terkait yang tidak mencerminkan karakteristik pemerintahan dan kabinet kerja Jokowi-JK. Sehingga, layak dipertimbangkan untuk diganti.

    "Adapun sejumlah kementerian tersebut, antara lain, Menteri Kesehatan, Menteri Kominfo, Menteri Pariwisata, Menteri Agraria dan Menteri Peranan Wanita," ujarnya.

    Dari tiga formula pergantian menteri tersebut, menurut Muradi, bisa saja formulanya saling silang dengan berbasis pada evaluasi dan penilaian yang dibuat oleh presiden sendiri.

    "Namun, dengan tiga formula ini, setidaknya presiden bisa menyandarkan penilaian atas kinerjanya tersebut, dan dapat memilih pengganti pembantunya agar bisa bekerja dengan baik dan efektif, dengan tetap mengacu pada kehendak dari kebijakan yang dibuat presiden dengan program Nawacitanya," pungkas Muradi.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Perombakan Kabinet Kerja Jokowi Jadi Suatu Kebutuhan

    Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto, memprediksi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, reshuffle adalah suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang…