Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Akan Sisir Ketersediaan Anggaran untuk Biaya Pengamanan Pilkada

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merespons pernyataan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengenai 25 persen daerah belum menyiapkan dana untuk biaya pengamanan pilkada serentak. Tjahjo mengatakan bakal menyisir ketersediaan anggaran dan membuka peluang pada daerah-daerah yang tidak memiliki anggaran untuk dibantu melalui APBN.

    "Itu kan persepsi Kapolri. Kita akan sisir daerahnya mana saja, bisa saja dibantu oleh Kemenkeu," kata Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).

    Tjahjo menuturkan, penyelenggaraan pilkada serentak sepenuhnya dibiayai oleh APBD. Pemerintah pusat bisa memberikan bantuan anggaran jika ada daerah yang benar-benar tidak mampu memenuhi semua beban anggaran penyelenggaraan pilkada serentak.

    Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, realokasi anggaran 2015 bisa saja dilakukan selama tidak mengganggu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

    "Boleh, asal jangan potong anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Yang dipotong ya uang rapat, uang perjalanan dinas," ujarnya.

    Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

    Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan wali kota, pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…