Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pilkada Serentak Lebih Mahal, tetapi...

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 masih jauh dari harapan efisien secara anggaran. Total anggaran untuk menggelar pilkada di 269 daerah mencapai Rp 6,7 triliun.

    "Pilkada serentak ini kan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Cuma efisiensi yang belum. Pilkada ini lebih mahal dibanding tidak serentak," kata Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).

    Meski demikian, kata Tjahjo, dia dapat memahami mahalnya biaya pilkada serentak tahun 2015. Menurut dia, tingginya biaya tidak akan terjadi saat pilkada serentak sudah dilakukan secara nasional.

    Adapun beberapa daerah yang paling tinggi biayanya untuk menyelenggarakan pilkada serentak adalah Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Alasannya, karena letak geografis, diperlukan anggaran lebih untuk distribusi logistik.

    Ia melanjutkan, selain efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan, semangat besar pilkada serentak adalah untuk menyeragamkan siklus pemerintahan nasional dan daerah dengan baik dan teratur. Jika pelantikan Presiden selalu dilakukan pada 20 Oktober, Tjahjo berharap pilkada serentak nantinya juga bisa digelar pada sekitar bulan Oktober.

    "Kalau sudah teratur, seharusnya begitu (efisien). Karena pilkada provinsi, kabupaten/kota kan bersamaan, saksinya sama, TPS sama, kerja KPU sama," ujarnya.

    Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

    Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027 di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan wali kota, pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…