Senin, 22 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Soal Anggaran Pilkada, Kemendagri Panggil Empat Daerah

  • Kementerian Dalam Negeri akan memanggil empat daerah yang anggaran Pilkadanya belum terkonfirmasi hingga saat ini. Empat daerah itu adalah Kabupaten Majene, Kabupaten Boven Digoel, Memberamo Raya, dan Kabupaten Yalimo.

    Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi kesiapan anggaran masing-masing daerah tersebut.

    “Besok kita panggil tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), KPU, dan Panwaslu sekitar jam 10 pagi,” kata Reydonyzar yang akrab disapa Donny saat dihubungi Republika, Ahad (26/4).

    Donny mengatakan, jika dilihat dari kapasitas fiskal empat daerah tersebut telah memiliki kesiapan anggaran Pilkada. Hanya saja, Kemendagri masih perlu mengklarifikasi untuk memastikan pencairan anggaran tersebut. “Intinya kalau dilihat dari fiskal mereka tidak ada masalah, makanya kita mau panggil kendalanya apa,” kata dia.

    Sementara, pencairan anggaran daerah-daerah yang telah tersedia anggarannya mulai dilakukan. Sehingga, kata Donny, KPU di daerah sudah bisa menggunakan anggaran untuk tahapan Pilkada. Terlebih, telah diterbitkannya Permendagri yang memudahkan daerah untuk menyusun anggaran Pilkada.

    “NPHD saya kira enggak masalah, itu soal administratif saja, hanya dua jam. Nah, KPU daerah juga mengatakan radiogram kami kemarin juga ditanggapi baik oleh Pemda,” ujarnya.

    Mereka juga akan memperbaiki Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 yang belum mengatur seluruh item pembiayaan Pilkada. “Itu termasuk honor 8 bulan dan 9 bulan itu, antara KPU dan Panwaslu, intinya enggak apa-apa kalau ada hal yang bersifat lapangan, memang memerlukan perbaikian kita perbaiki, kita fasilitasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPU setuju perlunya penyempurnakan Permendagri tersebut, khususnya dalam lampiran yang belum disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

    “Ada beberapa yang belum disesuaikan dengan yang baru, misalnya masa kerja badan ad hoc berapa lama, kedua masih mencantumkan kartu pemilih, padahal dalam pemilihan ini tidak pakai kartu pemilih, “ ujar Komisioner KPU Ida Budhiati.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…