Senin, 22 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sejumlah Daerah Belum Juga Siapkan Anggaran Pilkada

  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengatakan, hingga saat ini pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) masih diwarnai sejumlah permasalahan.

    Antara lain, sejumlah daerah belum juga menyiapkan anggaran sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada Pemerintah Daerah.

    “Sampai saat ini masih ada daerah yang belum siap anggarannya. Misalnya seperti di Papua, itu ada enam daerah yang belum. Masing-masing Yahukimo, Yalimo, Supiori, Manokwari Selatan, Pengunungan Arfak, Teluk Bintuni,” ujarnya, Jumat (24/4).

    Selain enam daerah di Papua, di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara juga anggarannya belum dikucurkan. Karena masih dalam pembahasan. Tapi terkait total keseluruhan masih perlu diupdate lagi,” ujarnya.

    Selain terkait pemenuhan anggaran, penggunaan anggaran yang sudah disepakati antara Pemda dengan KPUD juga belum dapat dipergunakan. Pasalnya, masih terdapat beberapa daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Karena sesuai aturan, anggaran baru dapat dipergunakan kalau NHPD telah ditandatangani.

    “Problemnya, mayoitasnya Pemda masih ragu-ragu karena menunggu instrumen soal tata kelola belanja hibah. Benar sudah ada undang-undang, tapi waktu penyusunan anggaran, Permendagri kan harus disesuaikan dengan aturan hukum yang baru atau hukum positif,” ujarnya.

    Atas pandangan ini, Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, Permendagri Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan Pilkada, telah direvisi dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015.

    “Jadi Permendagri ini yang mengatur soal standar harga dan kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, mengacu pada Pemendagri nomor 44 tahun 2015.  Jadi standar harganya ini. Saat ini (Permendagri,red) sedang kita gandakan, bahwa pengelolaan pembiayaan Pilkada mengacu pada perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ini sudah kita sesuaikan,” ujarnya.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…