Selasa, 18 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Jamin Penjabat Gubernur Tak Terkait Parpol

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin Penjabat Gubernur yang dilantik sebagai pelaksana tugas kepala daerah tingkat provinsi, tidak terkait partai politik. Sebelumnya ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan menugaskan pejabat eselon I untuk menjadi pelaksana tugas gubernur pada provinsi yang kepala daerahnya habis masa jabatan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal itu dikatakan Tjahjo seusai melantik Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Triyono Budi Sasongko, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/4/2015). 

    "Pejabat eselon I kami ini PNS semua, tidak berpartai. Justru saya mengambil keputusan bagi jabatan gubernur yang akan selesai atau maju untuk pilkada, posisinya tidak boleh digantikan oleh bekas sekretaris daerahnya. Semua netral PNS, tidak ada orang partai," ujar Tjahjo. 

    Sebelum ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur, Triyono menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Purbalingga, yang diusung oleh PDI-P. Namun, Tjahjo membantah jika penunjukan Triyono ada kaitannya dengan partai politik. Menurut dia, Kemendagri memang mengambil kebijakan untuk menempatkan semua pejabat eselon I sebagai pelaksana tugas gubernur yang telah habis masa jabatannya.'

    Selain itu, Tjahjo beralasan bahwa penunjukan Triyono karena didukung latar belakang jabatannya sebagai Sekretaris Utama BNPP. 

    "Karena ini wilayah perbatasan, ya Pak Triyono. Kalau ini bukan wilayah perbatasan, ya bukan dia, bisa Sekjen, Irjen, atau bisa yang lain. Lagi pula semua pejabat eselon I kami akan kami bagi habis," kata Tjahjo. 

    Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, semua Penjabat Gubernur harus menjamin dua poin pakta integritas. Pertama, melaksanakan tugas menyukseskan pilkada serentak, dan yang kedua, melaksanakan tugas dan fungsi utama berupa pemerataan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dengan DPRD, dan forum pimpinan daerah lainnya.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…