Selasa, 23 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Hanya untuk Penuhi Syarat Administrasi

  •  Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Yolanda Panjaitan menilai, partai politik mengakomodasi perempuan untuk masuk parlemen hanya demi memenuhi persyaratan administrasi. Menurutnya, parpol tidak memiliki basis pemikiran dan kebijakan yang berpihak pada perempuan.

    "Banyak kader-kader perempuan dipaksa oleh parpol untuk ikut pileg (pemilihan legislatif) agar memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tidak didiskualifikasi," ujar Yolanda dalam diskusi dengan tema “Peran Anggota DPR Perempuan di Parlemen” di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (21/4).

    Selain Yolanda, hadir peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dan anggota DPR RI F Partai Golkar/Dapil Sumut I, Meutya Viada Hafid.

    Menurutnya, dalam memberikan peluang bagi perempuan, partai politik hanya memenuhi syarat di dalam Pasal 29 ayat 1a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, di mana parpol diwajibkan untuk memenuhi minimal 30 persen kader perempuan.

    "Di satu sisi, kebijakan afirmatif bisa dilihat sebagai instrumen tumpuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Namun, kebijakan untuk mengakomodasi perempuan tersebut tidak didukung melalui kebijakan atau agenda parpol," katanya.

    Yolanda menilai, partai politik merupakan yang paling bertanggung jawab atas minimnya peran perempuan dalam dunia politik. Parpol di Indonesia, katanya, belum memiliki perspektif gender sehingga belum berpihak pada perempuan.

    "Jika peran perempuan minim di parlemen, parpol harus bertanggung jawab, karena tidak memberikan support, akses, dan penguatan untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan di parlemen atau aktivitas politik," ujar Yolanda.

    Dia berharap agar parpol membuka ruang lebar bagi peningkatan peran dan kualitas kader-kader perempuan. Menurutnya, agenda-agenda parpol harus memberikan akses keberpihakan pada perempuan.

    "Agenda dan mekanisme internal parpol, seperti kaderisasi harus memberikan penguatan dan peningkatan peran perempuan dalam dunia politik," tandasnya. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.