Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak, Anggaran Justru Membengkak

  • Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak semestinya dapat efisien. Karena itulah, pemerintah daerah (pemda) diminta tidak sembarangan mengalokasikan anggaran pilkada.

    “Idealnya, pilkada serentak ini harus bisa efisien, karena ada pilkada gubernur, ada pilkada bupati, dan wali kota disatukan. Jangan kayak Kepri (Kepulauan Riau), kan tiga kali membengkak anggarannya,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/4).

    Menurutnya, pihaknya akan terus menyisir anggaran yang disiapkan KPU daerah. Pada 4 Mei 2015, lanjutnya, pihaknya mengumpulkan seluruh pihak yang daerahnya akan digelar pilkada.

    “Nanti tanggal 4 Mei kita kumpulkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzaman menyatakan, sejatinya pilkada serentak dapat menghemat anggaran. Namun yang terjadi sebaliknya.

    “Contohnya saja di daerah saya di Labuan Batu, dari cuma Rp13 miliar jadi Rp30 miliar. Untung daerahnya mampu, jadi bisa. Tapi bagaimana dengan daerah yang tidak mampu?” kata Rambe di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    “Paling bisa lebih hemat di honorer dan percetakan saja karena jadi serentak, tapi dalam hal lainnya ini jauh lebih membengkak,” pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…