Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Kepala Daerah Harus Kooperatif Dalam Penganggaran Pilkada

  • Proses penganggaran pilkada serentak di sejumlah daerah masih tersendat. Salah satu faktornya, sejumlah kepala daerah enggan mengalokasikan APBD bagi penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah itu.

     

    "Kami minta (kepala daerah) kooperatif. Mereka harus tetap menganggarkan. Jika tidak, akan ada sanksi sesuai undang-undang," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada KPU di Jakarta, Jumat (17/4).

     

    Menurut Tjahjo, proses penganggaran belum tuntas hingga kini meskipun di sejumlah daerah sudah tak bermasalah. "Secara prinsip sebenarnya tak ada masalah. Tapi ada daerah yang sedang tawar-menawar dan itu wajar. Kami ingin ada satu pandangan dan standar sama karena tujuan pilkada serentak kan efisien dan efektif. Tinggal teknis saja," ujarnya.

     

    Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, sanksi berpeluang diberikan kepada kepala daerah karena pilkada merupakan bagian kebijakan strategis nasional yang dibiayai APBD. "Kewajiban kepala daerah menyukseskan kebijakan strategis nasional dan pilkada serentak merupakan pilihan politik yang harus diamankan pemda," katanya. Sanksi bagi kepala daerah yang enggan mengalokasikan APBD itu mulai yang ringan hingga berat, termasuk diberhentikan dari jabatannya.

     

    Reydonnyzar sependapat, proses penganggaran pilkada di daerah tak lagi menjadi masalah karena selain dibiayai APBD, payung hukum sudah tersedia. Payung hukum itu Permendagri No 37 Tahun 2014, Surat Edaran Mendagri, sampai opsi terakhir pengeluaran mendahului penetapan raperda tentang perubahan APBD dengan mengubah peraturan kepala daerah tentang APBD dan penjabarannya.

     

    "Tak ada alasan bagi daerah tak menganggarkan, termasuk mengeluarkan pernyataan tak tersedianya anggaran," katanya. Menurut dia, tiga daerah yang mengaku anggarannya tak mencukupi untuk pilkada adalah Majene, Pandeglang, dan Sambas. "Sebagai contoh, Majene punya Rp 23 miliar, tapi butuh Rp 55 miliar. Kami akan clear-kan." Sebelunya, dia menginformasikan penganggaran di 14 daerah tersendat. Terkait rapat bersama kepala daerah, KPU, Bawaslu, Komite I DPD, dan Komisi II DPR yang sedianya digelar kemarin, ditunda hingga Senin (20/4).

     

    Komisioner KPU Hadar Navis Gumay tak berkomentar banyak soal sanksi bagi kepala daerah itu. Dia hanya berujar, pilkada wajib dibiayai melalui anggaran daerah. "Saya kira sanksi dibangun dalam aturan UU Pemerintahan," katanya.

     

    Soal kesiapan, kemarin KPU meluncurkan secara resmi pilkada serentak yang dipandang sebagai pesta demokrasi terorganisasi dan terstruktur. Pilkada serentak tahun ini atau gelombang pertama diadakan di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada serentak digelar dalam tiga gelombang.

     

    Sementara itu, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, potensi pelanggaran dalam pilkada serentak berada pada saat pencalonan, kampanye, dan manipulasi surat-surat. Terkait pencalonan, pelanggaran berkait aspek administrasi dan verifikasi faktual. Untuk kampanye, pelanggaran banyak terjadi karena tak adanya aturan hukum. "Kami berharap kewenangan panwas powerfull, termasuk terhadap aspek manipulasi surat-surat," ujarnya.

     

    Namun, menurut Daniel, Bawaslu bukan penegak hukum sehingga output-nya berupa penerusan laporan dan rekomendasi atas pelanggaran berkategori pidana, administrasi, serta kode etik. Dia pun optimistis, Bawaslu maksimal menjalankan fungsinya. "Kami sudah belajar dari pemilu lalu. Struktur Bawaslu Provinsi masih orang-orang di Pemilu Legislatif 2014. Kami juga pasti menjalin koordinasi dengan kepolisian, selain dengan KPU." 


    sumber : harnas.co


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…