Senin, 24 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Selesaikan Persoalan Anggaran Pilkada, Mendagri Ajukan Rapat Kabinet Terbatas

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam sambutan peresmian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) mengatakan, untuk mencari solusi penyelesaian masalah anggaran pilkada, pihaknya telah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengadakan rapat kabinet terbatas.

    "Kita minta presiden menggelar rapat kabinet terbatas untuk mengumpulkan beberapa kementerian termasuk Kementerian Keuangan yang juga terkait langsung bersama KPU, Bawaslu dan berbagai pihak untuk serius membahas anggaran ini," katanya, di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (17/4).

    Politikus PDIP non aktif tersebut mengaku optimistis penyelenggaraan pilkada ini dapat sukses. Itu disebabkan atas keyakinannya bahwa tidak banyak daerah yang mengalami kendala untuk menganggarkan APBD-nya.

    "Ada tanggung jawab kepala daerah dari 269 daerah ini untuk secara mandiri melakukan pilkada dengan anggaran daerah," imbuhnya.

    Bagi daerah yang belum menganggarkan atau sudah menganggarkan tetapi tidak cukup, dia mengatakan, saat ini pemda yang bersangkutan sedang melakukan penyisiran dana-dana dalam APBD yang dapat digunakan untuk kepentingan pilkada.

    "Akan ada perubahan atau anggaran dengan model hibah, swakelola, pengeluaran mendahului dalam penetapan perda APBD yang penting Kemdagri memberikan payung hukum sehingga kepala daerah nantinya tidak akan memiliki permasalahan hukum di kemudian hari," pungkasnya.

    Hingga saat ini dari 269 daerah yang menganggarkan pilkada itu, belum ada satupun KPU Daerah yang bisa menggunakan dana dari APBD. Selain mayoritas pemda belum menandatangani naskah dana hibah untuk pencairan anggarannya, sebanyak 63 daerah belum disetujui sama sekali dokumen rencana anggaran pilkadanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…