Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Manipulasi Hasil Pilkada Bisa Dilakukan dalam Beberapa Cara

  • Pengamat politik dari Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah mengungkapkan, masih ada potensi manipulasi dalam hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan serentak 9 Desember 2015.

    "Isu yang berkembang saat ini ada alat penyedot data KPU. Sebetulnya manipulasi hasil pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan berkoalisi dengan peserta pemilu bisa dalam bentuk beberapa cara," kata Chusnul saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2015).

    Pertama, Chusnul menjelaskan dari permainan dalam data pemilih yang bisa diciutkan dan digelembungkan untuk kepentingan kelompok tertentu. "Dengan data pemilih yang salah, maka ada ruang untuk memanipulasi hasil pemilu," ujar mantan Komisioner KPU itu.

    Lebih lanjut, dia mengatakan sebaiknya untuk melakukan pendataan pemilih adalah demografer dari BPS karena lingkup kerjanya memang ranah badan tersebut. Ini perlu dilakukan agar data yang dihasilkan tidak timbul kerancuan dan polemik seperti yang sudah-sudah.

    "Data e-KTP pada tahun 2012 dengan melihat data sensus penduduk 2010 agak aneh coba anda lihat data yang di-uploaddalam web KPU. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di atas 6 persen. Padahal pertumbuhan penduduk di Indonesia hanya sekitar 1,5 hingga 2 persen, artinya ada kesalahan data di banyak kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," ujar Chusnul.

    Selain itu, pemilu juga bisa dimanipulasi karena Korupsi penyelenggara, pemerintah dan pesertanya dengan mengganti hasil yang didapat mulai dari mulai TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional.

    "Dalam hal ini adanya vote buying and votes selling. Dalam hal ini peran pengawas pemilu (Bawaslu) tidak berfungsi dengan baik, paling tidak kenapa dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil pemilu, Bawaslu tidak dihadirkan oleh MK menjadi saksi. Padahal secara UU Bawaslu adalah lembaga resmi untuk mengawasi pemilu," ucap Presiden Direktur Centre for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia itu.

    Selain itu, kata Chusnul, media, pengamat, LSM dan lembaga survey juga bisa melakukan manipulasi dengan mengumumkan data yang salah secara terus menerus.

    Dia menambahkan, untuk mengatasi hal tersebut pihak yang berwenang bisa melakukan pemendekkan proses perhitungan hasil pemilu dan menggunakan sumber daya di daerah agar mengurangi kesempatan manipulasi dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau peserta yang melakukan transaksi dan juga siapapun yang akan mengganti hasil pemilu.

    "Misalnya, KPU membangun jaringan di 34 Provinsi dilengkapi dengan Data Center dan Disaster Recovery Center. Lalu KPU menggunakan sumber daya dari mahasiswa, guru SMK dan para siswanya untuk mengisi formulir C1 dan diambil atau dikirim dari TPS langsung ke kecamatan, sehingga maksimal sekitar satu jam setelah TPS ditutup data hasil pemilu sudah bisa dilihat melalui laman KPU," ucapnya.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…