Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Tidak Ada Masalah Anggaran Pilkada

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklaim tidak ada permasalahan serius soal ketersedian anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015. Bahkan, dari data perkembangan pendanaan Pilkada yang didapatnya dari pemerintah daerah, hanya delapan daerah yang anggarannya kurang dan tiga daerah yang meminta bantuan APBN.

    "Dari sisi pemahaman kami, secara prinsip di daerah tidak ada masalah. Hanya delapan daerah yang menyatakan masih kurang dan tiga daerah yang meminta bantuan APBN," katanya pada saat rapat panja PKPU dengan Komisi II dan KPU di gedung DPR, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

    Tiga daerah tersebut adalah Jayapura, Pekalongan, dan Majene, yang menginginkan anggaran Pilkada dibebankan kepada pusat. Data tersebut berbeda dengan yang dimiliki KPU, di mana masih ada enam daerah lagi yang belum melaporkan dokumen penganggaran Pilkada, sedangkan 63 daerah juga masih belum disetujui dokumen penganggarannya oleh pemda setempat.

    Tjahjo menegaskan tidak mungkin anggaran Pilkada dibebankan kepada APBN, sebab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan pendanaan Pilkada berasal dari APBD, meskipun terdapat frasa, dapat dibantu APBN.

    Untuk menuntaskan permasalahan ini, dia mengungkapkan Mendagri sudah bertemu dengan Menteri Keuangan. Permasalahannya hanyalah perbedaan persepsi Menkeu dan Mendagri dalam memandang dana hibah. "Pola pikir Menkeu ini agak konservatif soal dana hibah. Menkeu masih mutar-mutar soal penggunaan hibah, padahal sudah jelas arahan Presiden untuk KPU dana tersebut. Ini kita tinggal meluruskan," imbuhnya.

    Awal Mei ini, Tjahjo menjanjikan akan menyelesaikan persoalan anggaran Pilkada tersebut. Mendagri akan mengundang semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, DKPP, DPR, atas kesiapan Pilkada serentak ini. "Kami punya keinginan Pilkada serentak ini seusai dengan perencanaan kita. Saya kira pekerjaan rumah kita tidak hanya soal ini. Sehingga gongnya bisa lebih siap," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…