Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak Harus Tetap Dilaksanakan Akhir 2015

  • Menyikapi belasan daerah yang belum menganggarkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada akhir 2015 ini, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menginstruksikan bahwa pilkada serentak tersebut harus tetap dilaksanakan.

    "Harus (tetap dilakukan pilkada serentak). Itukan (anggaran) hanya masalah administratif saja," kata JK, di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (16/4).

    JK memaparkan sejumlah opsi yang bisa diambil daerah guna mengakali ketiadaan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pilkada serentak tersebut.

    Menurut JK, daerah bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) dan memasukkan anggaran pilkada di dalamnya.

    Kemudian, lanjutnya, daerah juga bisa mengajukan semacam pinjaman yang dibayarkan pada tahun 2016.

    Bahkan, JK mengungkapkan daerah bisa menggunakan dana hibah untuk menggantikan anggaran pilkada yang belum masuk APBD di sejumlah daerah.

    "Iya bisa (pakai dana hibah). Tetapi, sebenarnya penundaan saja mustinya tahun depan dibayar. Kan itu rencana semula mereka 2016. Karena dimajukan ke 2015 otomatis pake anggaran sekarang. Padahal anggarannya DPR belum diputuskan. Ini berarti ada bridging dulu," ujarnya.

    Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat setidaknya ada 10 daerah yang belum melaporkan ketersediaan dana untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak.

    KPU menyatakan anggaran pilkada di 10 daerah tersebut masih dalam pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah setempat.

    Oleh karena itu, KPU mensinyalir akan menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang belum menganggarkan dana pelaksanaannya. Mengingat, tahapan pertama sudah akan dimulai pada tanggal 19 April mendatang.

    Sementara itu, untuk mengatasi ketiadaan anggaran di sejumlah daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo menyatakan dana hibah atau sumbangan boleh digunakan.

    Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan segera membuat payung hukum penggunaan dana hibah untuk pelaksaan pilkada yang membebankan tanggung jawabnya kepada KPU Daerah KPU Pusat.

    Selain itu, Kemdagri juga akan segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan daerah termasuk melibatkan DPRD.

    Untuk diketahui, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, daerah yang wajib menyelenggarakan pilkada serentak gelombang pertama adalah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir mulai Januari 2015 hingga Juni 2016.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…