Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

KPU "Launching" Pilkada Hari Ini, 269 Daerah Belum Miliki Anggaran

  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera meluncurkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (17/4) siang. Meskipun 269 daerah akan menggelar Pilkada secara serentak, namun anggaran untuk menyelenggarakannya hingga hari pembukaan ini belum juga ada.

    Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik pada saat rapat panja Peraturan KPU tentang Pilkada bersama Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di gedung DPR, Kamis (16/4) malam. Di hadapan Anggota Komisi II dan Mendagri Tjahjo Kumolo, Husni mengungkapkan, apakah KPU harus bekerja dahulu baru dicairkan anggaran atau Pilkada diselesaikan tanpa adanya anggaran?

    "Soal proses pengganggaran yang membutuhkan waktu sementara secara faktual besok (hari ini) kita sudah me-launching penyelenggaraan pilkada. Pertanyaannya kapan anggaran ini ada, apakah bekerja dulu baru ada anggaran, atau selesaikan dulu Pilkadanya baru ada anggaran, atau kami menyelenggarakan Pilkada dengan iuran anggota KPUD?" Kata Husni.

    Pada rapat panja tersebut, Husni melaporkan berdasarkan data terakhir yang diperoleh KPU dari 269 KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, Pemerintah Daerah yang sudah menyelesaikan pembahasan anggarannya baru 206 daerah atau 76,8 persen dari total daerah yang menyelenggarakan. Dari 76,8 persen daerah tersebut keadaan persetujuan anggarannya bervariasi. Di antaranya, baru 50 daerah yang oleh pemdanya disetujui 100 persen, sedangkan 101 daerah baru disetujui kisaran 50-90 persen.

    Di luar itu, terdapat 55 daerah hanya 50 persen yang disetujui anggarannya, sedangkan 63 daerah lagi sama sekali belum mendapat persetujuan dari pemerintah daerahnya.

    Komisioner KPU Arief Budiman mengungkapkan 269 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada tersebut belum ada satupun daerah yang sudah cair anggarannya. Lebih dari itu, hanya satu daerah yang antara pemda dan KPUD-nya baru menandatangani naskah hibah yakni Kota Cilegon. Sedangkan meskipun sudah menandatangani pun proses pencairan anggaran tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

    "Mengingat besok (hari ini) sudah mulai dan 19 April sudah mulai rekruitmen, jadi memang naskah idealnya ditandatangani sebelum 19 April. Kalaupun pembahasan anggaran sudah selesai tapi naskah hibah belum tanda tangan, anggaran juga bulan bisa digunakan, penandatanganannya saja belum selesai, apalagi pencairan, ini membutuhkan waktu," bebernya.

    Selain belum adanya anggaran yang dapat digunakan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, masalah tidak adanya payung hukum dalam mengelola dana APBD yang berasal dari hibah juga menjadi permasalahan pelik. Sementara Kementerian Keuangan (Kemkeu) menganggap Pilkada tidak bisa menggunakan dana hibah, Kemdagri sebaliknya, hanya dana hibah di APBD yang bisa digunakan.

    Arief mengungkapkan tidak adanya regulasi yang jelas untuk mengelola anggaran Pilkada tersebut menjadi salah satu alasan, pemda tidak mau menandatangani naskah hibahnya. Padahal, soal operasional anggaran tersebut, KPU yang paling bertanggung jawab.

    "Kami tidak ingin anggota kami bermasalah hanya karena tidak ada kejelasan tata kelola. Antara Kemdagri dan Kemkeu saja masih terjadi silang pendapat soal penggunaan dana hibah. Untuk itu, kami meminta kejelasan dari kementerian terkait soal status dana hibah tersebut. Apabila anggaran hibah tersebut masuk dalam DIPA KPU, yang bertanggung jawab saya sebagai ketua, sementara saya tidak tahu fisik anggaran tersebut," ungkap Husni.

    Husni mengungkapkan, kalau Kemdagri dan Kemkeu tidak bisa mencari jalan keluar hingga 19 April, daerah-daerah tersebut terancam tidak bisa menggelar Pilkadanya tahun ini. KPU sudah membuat norma hukum kemungkinan tersebut di dalam PKPU, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang menyebutkan, apabila terjadi bencana, kerusuhan atau keadaan lain-lain, KPU bisa menunda penyelenggaraan Pilkada. "Kami mengartikan keadaan lain-lain itu termasuk tidak adanya anggaran," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…