Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingin Pilkada Sukses 100 Persen

  • Mendagri Tjahjo Kumolo menginginkan agar pilkada dapat berjalan sukses. Untuk itu, hingga waktu yang telah ditentukan, Mendagri akan terus mendorong Pemerintah Daerah yang belum menyiapkan anggaran pilkada untuk menyediakannya sesegera mungkin.

    "Intinya Pak Tjahjo Kumolo ingin pilkada dilaksanakan secara sukses. Terlaksana 100 persen," katanya kepada wartawan di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (15/04).

    Berdasarkan data perkembangan terakhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih terdapat sembilan daerah lagi, yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) berakhir pada semester awal 2016, belum menyerahkan dokumen penganggaran pilkadanya.

    Daerah tersebut adalah Bontang, Batam, Pandeglang, Kutai Timur, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Natuna dan Sambas.

    Untuk daerah yang berdasar laporan belum menyiapkan data anggarannya tersebut, Rey mengatakan, Kemendagri akan mengundang pemda daerah bersangkutan untuk mencari jalan keluarnya.

    "Kita undang Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal ini para sekda. Yang diduga menurut pemberitaan sedang berproses dalam penganggarannya. Kita akan meminta klarifikasi atas kesiapan mereka dalam menyiapkan anggaran pilakda. Sampai dimana persiapannya," ujarnya.

    Selain sembilan daerah yang disebutkan, selebihnya yakni 201 daerah plus 58 daerah, mayoritas sudah siap anggarannya meskipun keadaan ketersediannya bervariasi.

    Selain itu, terdapat satu daerah, yakni Kabupaten Majene, yang meminta bantuan APBN kepada Kemendagri. "Secara aturan Kemendagri tidak dapat memberikan bantuan karena wajib dibiayai dan atas beban APBD. Majene kita minta lakukan efisiensi. Masa untuk pilkada tidak tersedia sedangkan untuk yang lain tersedia," tukasnya.

    Rey meneruskan, Jum'at (17/4) mendatang, Kemendagri akan mengundang pihak terkait, termasuk KPU Daerah bersangkutan dan KPU Pusat untuk membicarakan masalah anggaran tersebut.

    "Nanti kita cluster mana daerah yang betul-betul siap sebelum tanggal 19. Mana daerah yang dapat memberikan jaminan pilkada tidak akan terganggu. Artinya betul terlaksana secara tepat waktu," imbuhnya.

    Komisioner KPU Arief Budiman menyampaikan mayoritas daerah sudah siap menganggarkan pilkadanya. Meskipun masing-masing daerah bervariasi keadaannya, apakah sudah 100 persen tersedia, atau kurang dari yang diajukan KPU Daerah.

    "Kalau masih cukup jalan terus, tapi KPU masih harus melakukan revisi atas kebutuhan tersebut. Kalau enggak cukup ya harus disampaikan ke pemda untuk bisa memenuhi kecukupan minimalnya itu loh," kata Arief.

    Arief belum bisa menjelaskan detail jumlah daerah yang ketersedian anggarannya kurang dari kebutuhan minimal yang diperlukan. Namun, ketidakcukupan itu memiliki resiko tidak terselenggaranya tahapan pilkada secara penuh.

    "Misalnya sosialisasi itu harus dilakukan beberapa kali tapi karena ini anggarannya tidak dipenuhi 100 persen ya harus dikurangi jatah sosialisasinya," imbuhnya.

    Apapun faktor-faktor tahapan yang bisa dikurangi, kalau memang anggarannya tidak mendukung, masih bisa dipangkas. Namun demikian, kalau anggaran tersebut kurang dari kebutuhan minimal anggaran, pilkada tidak akan bisa berjalan.

    "Semua stakeholders harus paham bahwa dengan tidak full-nya itu ada bagian-bagian yang akan dikurangi kegiatannya," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…