Sabtu, 19 Januari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Titik Rawan Kecurangan Pilkada

  • Sejumlah titik rawan kecurangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 disebutkan Indonesian Corruption Watch (ICW). Salah satunya praktek jual-beli nominasi calon kepala daerah. 

    "Pada proses jual-beli nominasi calon. Mereka (calonkepala daerah) harus saling berkompetisi, untuk dipilih partai menjadi kandidat," Deputi Koordinator ICW Ade Irawan dalam diskusi 'Pilkada Langsung dan Praktek Bandit Anggaran' di Aula Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015). 

    Selain itu, penggunaan dana kampanye menjadi titik rawan selama Pilkada. Diyakini Ade, penggunaan dana kampanye dikawatirkan ada penyalahgunaan demi meningkatkan elektabilitas kandidat.

    Tak hanya penggunaan dana kampanye, politik uang masih diyakini terjadi. Kini yang patut diwaspadai adalah adanya 'permainan' antara kandidat dengan penyelenggara negara. Bukan lagi ke pemilih. 

    Terakhir adalah penyelewengan dana anggaran dan fasilitas negara, seperti dana bantuan sosial (Bansos), dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan dana APBD juga fasilitas kendaraan ataupun gedung yang menjadi alat kampanye. 

    "Sekarang yang harus dijaga penggunaan dana negara, yang paling banyak adalah dana bansos. Penggunaan fasilitas negara, seperti gedung untuk alat kampanye," beber Ade. 


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…