Rabu, 12 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pedoman Penggunaan Anggaran Pilkada Belum Siap, Pendanaan Tetap dari Hibah

  • Kurang dari dua minggu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak memulai tahapan awalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) belum juga menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menyiapkan program penganggaran pilkada.

    Sebab, Permen Nomor 57/2009 tidak bisa lagi menampung regulasi penganggaran pilkada berdasarkan Undang-undang 8/2015 tentang Pilkada.

    Berbeda dengan pilkada sebelumnya, ketika pemerintah daerah dan KPUD mengatur sendiri penganggaran pilkadanya, pada pilkada serentak 2015 ini, meskipun masih menggunakan anggaran APBD, mekanisme hukumnya harus menggunakan APBN.

    Direktur Anggaran Daerah Kemdagri, Ach Bakir Ab Al Afif Haq mengatakan, Permen 57/2009 sedang dalam proses perubahan di Kemdagri. "Sekarang sudah dalam proses dicetak dalam kertas kuning. Dalam tempo sesingkat-singkatnya Permen bisa keluar. Dengan demikian legal standing pilkada, bukan lagi Permen 44 atau 57," katanya dalam rapat koordinasi bersama KPU dan Kemkeu di gedung KPU, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

    Afif melanjutkan, setelah Kemdagri melakukan simulasi dengan berbagai jenis belanja pemerintahan daerah, KPU dan Bawaslu akan tetap menggunakan dana hibah. "Tidak ada pintu lain kecuali hibah. Permendagri tidak bisa melanggar peraturan. Pengelolaan hibah di APBD itu adalah hukum APBD. Tetapi begitu sudah ditransfer ke KPUD, itu harus ikut hukum APBN," ujarnya.

    Hal tersebut disebabkan, UU Pilkada sudah mengatur, meskipun menggunakan APBD, pengelolaannya sudah masuk ke dalam APBN. Sehingga satuan harga pilkada, tidak lagi memakai ukuran biaya masing-masing daerah melainkan sudah menjadi pertanggungjawaban APBN.

    "Bagaimana kalau tidak siap atau kurang dari yang dirancang. Itu secara teknis sudah diatur sehingga kepala daerah wajib menganggarkan dengan cara melakukan perubahan tentang APBD. Kepala Daerah cukup memberitahukan pimpinan DPRD, bukan persetujuan. Dan nantinya laporan tersebut akan ditampung ke perubahan APBD pada Agustus sampai Desember," jelas Afif.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…