Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kisruh Internal Partai Bahayakan Pilkada

  • Konflik perebutan tahta yang mendera beberapa partai politik di Indonesia dapat membahayakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung Desember mendatang. Alasannya karena proses pembahasannya akan mengalami kelambatan.

    Hal ?ini disampaikan pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow saat dihubungi Republika, Sabtu (4/4). Ia mengatakan sampai saat ini memang belum ada kejelasan mengenai regulasi Pilkada.

    "Proses kisruh kepengurusan Golkar dan PPP, saya kira bisa membahayakan tahapan Pilkada yang akan berlangsung," katanya.

    Menurutnya, kelambatan yang memungkinkan membahayakan pilkada terjadi akibat proses regulasi di DPR yang juga dilambatkan. Dua partai tersebut bisa bermain kepentingan untuk memperlambat proses ?regulasinya.

    Partai yang tengah berkonflik itu, ungkapnya, memperlambat dengan tujuan agar mereka nantinya tetap bisa mengikuti Pilkada. Pasalnya, belum ada kepastian terkait kepengurusan yang masih terus digugat. Jika proses berlangsung secara lambat, bisa dipastikan Golkar dan PPP tidak bisa usung calon di Pilkada.

    Hal inilah yang dikatakan Jeirry membahayakan bagi proses Pilkada mendatang. Padahal, proses itu harus disegerakan. Dengan begitu, maka Pilkada akan menghadapi hambatan.

    Golkar dan PPP tengah terpecah menjadi dua kubu yang saling memperebutkan kursi kepemimpinan. Di PPP, ada kubu Romahurmuziy yang bersitegang dengan kubu Djan Faridz. Sementara Golkar ada kubu Agung Laksono vs Aburizal Bakrie.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…