Jumat, 25 Mei 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

"Reshuffle" Kabinet Mendesak Dilakukan

  • Pengamat politik dari IndoStrategi Andar Nubowo menilai sebagian publik Indonesia mulai menunggu kabar ada tidaknyareshuffle kabinet. Wacana ini, katanya terus menggelinding mengingat kinerja Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang dinilai biasa-biasa saja. Menurutnya, reshuffle kabinet mendesak dilakukan. 

    "Selama enam bulan awal, kabinet Jokowi-JK tak ada gebrakan yang bersifat fundamental, sesuai program Revolusi Mental, Nawa Cita dan Trisakti," ujar Andar di Jakarta, Selasa (31/3).

    Dalam enam bulan pertama, menurutnya performa dan kebijakan Jokowi-JK justru dipenuhi polemik dan kontroversi. Andar mencontohkan di bidang politik terdapat tuduhan intervensi parpol, di bidang ekonomi terdapat liberalisasi harga BBM dan sembako, di bidang hukum terdapat konflik KPK vs Polri, di bidang sosial budaya terdapat kekerasan antaraliran atau intoleransi dan di bidang pertahanan keamanan terdapat begal dan bentrok Polri-TNI.

    "Intinya, Jokowi-JK dianggap sebagian masyarakat yang menaruh ekspektasi tinggi terhadapnya tidak bekerja maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, kinerja pemerintah dianggap bertentangan dengan janji-janjinya," tegasnya.

    Karena itu, katanya menteri terkait perlu dievaluasi kinerjanya. Dia mengungkapkan sejumlah parameter, di antaranya apakah dalam masa awal ini mereka sudah membangun fundamen kerja yang efektif dan efisien; apakah mereka punya manajemen organisasi yang baik dan mengkomunikasikan ide dan kebijakannya secara efektif dan terukur, baik kepada aparat internalnya atau ke publik luas; dan apakah kebijakannya sesuai dengan visi dan misi Jokowi.

    "Dengan parameter dasar itu, seperti efektivitas, manajerial, komunikasi, dan integritas, Jokowi perlu melakukan reshuffle para pembantunya yang kualitas kinerjanya rendah dan segera mengganti dengan yg lebih baik," tandasnya.

    Andar juga mengharapkan Jokowi perlu menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih pembantu terbaik. Menurutnya, tidak perlu banyak kompromi karena kabinet hasil kompromi seperti sekarang tampak tidak cukup efektif bekerja.

    "Saya kira Jokowi tidak perlu menyia-nyiakan kepercayaan dan harapan publik kepadanya. Jika tidak segera lakukan evaluasi atas kabibetnya, tidak mustahil jika publik ke depan akan kecewa pada Jokowi," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts