Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

DPR Anggap Tahapan Pilkada Terlalu Ribet

  • DPR akan memberikan banyak catatan terhadap DRAF Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pilkada, yang akan disampaikan dalam rapat konsultasi, Selasa (31/3).

    Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, seluruh anggota komisi II sudah membaca draf PKPU itu. Menurut dia, masih banyak yang harus diperbaiki dari aturan yang dibuat KPU tersebut.

    Di antaranya terkait dengan tahapan pilkada. Rambe menyatakan, tahapan yang dibuat KPU masih terlalu ribet. Banyak waktu yang terbuang hanya untuk verifikasi calon. ”Harusnya itu dipotong saja. Terlalu lama,” cetusnya kemarin (28/3).

    Poin yang lain terkait dengan politik dinasti. Di dalam PKPU tersebut dikatakan, incumbent yang sudah dua kali menjabat tidak bisa mengajukan keluarganya. Aturan itu berlaku bagi posisi kepala daerah yang ditempati incumbent dan ataupun posisi kepala daerah lainnya yang masih satu provinsi.

    Misalnya, ada mantan gubernur Jawa Timur. Dia tidak boleh mencalonkan keluarganya untuk menjadi gubernur menggantikanya. Selain itu, keluarganya tidak diperbolehkan menjadi bupati/wali kota di lingkup satu provinsi.

    Politikus Golkar tersebut menilai hal itu sangat memberatkan. Dia sepakat jika yang tidak diperbolehkan adalah meneruskan jabatan sebagai gubernur. Namun, mencalonkan diri sebagai bupati/wali kota masih diperbolehkan. Sebab, keduanya jabatan yang berbeda.

    Rambe menuturkan, jika melarang, KPU sama saja menutup peluang orang untuk maju menjadi kepala daerah. ”Ini tidak fair. Harusnya kan masih bisa jadi bupati,” tegasnya.

    Kritik lainnya terkait dengan KPU yang juga menetapkan bahwa kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka harus ditunda pelantikannya. Rambe mengatakan, hal itu masih menjadi perdebatan.

    Menurut dia, status tersangka masih belum final karena butuh penetapan akhir dari pengadilan. ”Jadi, harus dilihat dulu sampai putusan final di pengadilan,” ucapnya.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…