Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak, Calon Kepala Daerah Diprediksi Akan Membeludak

  • Kepala Lembaga Survei Populi Center Nico Harjanto memprediksi, jumlah kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada serentak, Desember mendatang, akan lebih banyak dibandingkan jika pilkada dilakukan secara terpisah. 

    "Pada sistem baru ini akan terjadi euforia, maka akan muncul banyak calon. Mereka akan mencoba jalur independen meskipun persyaratannya dinaikkan, ya," kata Nico dalam diskusi Smart FMdi Jakarta, Sabtu (28/3/2015). 

    Oleh karena itu, Nico menilai, masyarakat perlu mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak pada Desember mendatang. Bukan hanya partai politik, Nico mengatakan bahwa lembaga survei ataupun media harus turut mempersiapkan diri. 

    "(Persiapan diperlukan) karena nantinya informasi pilkada akan saling tumpang tindih. Masyarakat tidak akan mengerti ini isu kabupaten A, B, C karena semua akan main hantam pada serangan awal. Media massa, media sosial, ini yang membuat masyarakat sulit mendapatkan informasi lebih jelas," kata dia. 

    Demikian juga dengan lembaga survei yang diprediksinya akan kebanjiran klien. Nico yang juga menjabat Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia ini menduga, lembaga survei kredibel yang ada saat ini tidak sanggup untuk mengakomodasi klien yang membeludak. 

    "Dengan 270-an pilkada, bisa hampir 1.000 klien jika diandaikan hanya tiga calon saja. Padahal, satu lembaga survei tidak akan bisa meng-handle lebih dari 120. Anggota Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) enggak sampai 10 lembaga yang bagus-bagus," papar dia. 

    Sebagai Ketua Umum Persepi, Nico mengaku sudah menyiapkan antisipasi dalam menghadapi pilkada serentak. Persepi, lanjut Nico, akan memastikan tidak terjadi pemalsuan hasil survei. 

    "Karena banyak calon ingin maju, banyak ingin dapat hasil, mereka mengatasnamakan lembaga kredibel. Nah, ini yang harus diantisipasi," ucap dia. 

    Di samping itu, Nico mengingatkan untuk mempersiapkan masyarakat agar semakin rasional dalam menentukan pilihannya pada pilkada nanti. Diharapkan, masyarakat nantinya bisa independen dan tidak lagi terpengaruh kekuatan uang dalam memilih calon kepala daerah. 

    "Tidak terpengaruh kekuatan uang, popularitas person, tetapi bisa memilah berdasarkan rekam jejak, janji-janjinya, karena yang dicari adalah output-nya yang mau bekerja untuk kepentingan daerah," tambah Nico.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…