Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Anggaran Pilkada Serentak Sejumlah Daerah Belum Tersedia

  • Anggaran pilkada serentak di sejumlah daerah belum tersedia. Padahal, pilkada serentak dijadwalkan pada Desember mendatang. 

    "Kami sudah tanya informasi beberapa daerah, bahkan ada yang kepala daerahnya bilang anggaran belum 100 persen tersedia, terutama daerah yang masa menjabatnya berakhir semester I 2016," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik di Jakarta, Sabtu (29/3/2015). 

    KPU berharap Kementerian Dalam Negeri bisa memfasilitasi daerah yang belum memiliki anggaran penyelenggaraan pilkada serentak itu. "Apakah APBD direvisi atau ada bantuan APBN dari pusat," sambung Husni. 

    Meskipun demikian, menurut Husni, ada juga daerah yang mengajukan permohonan agar bisa mengikuti pilkada serentak Desember mendatang. Sejauh ini, daerah yang terdaftar mengikuti pilkada serentak kurang lebih 271 daerah. 

    Mengenai biaya yang dianggarkan KPU untuk penyelenggaraan pilkada serentak ini, Husni enggan mengungkapkannya. Ia juga menyampaikan bahwa KPU berharap ada kerja sama pemerintah daerah dalam rekrutmen panitia penyelenggara pemilkada. 

    "Proses rekrutmen panitia yang jadi sorotan penting sehingga mereka yang direkomendasikan seharusnya yang terbaik dan ini tentu jadi salah satu faktor di mana proses yang dilakukan di tingkatan itu bisa menjadi kepercayaan masyarakat," kata Husni. 

    Mengenai persiapan yang dilakukan KPU, Husni menyampaikan bahwa pihaknya masih fokus pada penyusunan aturan-aturan atau regulasi. Selanjutnya, KPU akan fokus pada proses sosialisasi pilkada serentak.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…