Rabu, 12 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak Efisienkan Pilkada Langsung

  • Peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi) Tommy Legowo menilai Pilkada Serentak dapat mengefisienkan pilkada langsung. Menurut dia, pilkada serentak dapat mengefisienkan penyelenggaraan pilkada tanpa harus mengurangi partisipasi masyarakat.

    “Pilkada serentak berupaya mengefisienkan penyelenggaraan pilkada langsung yang merupakan wujud nyata kepercayaan umum atas kemampuan atau kapasitas masyarakat daerah menentukan kepemimpinan terbaik bagi mereka” ujar Tommy dalam diskusi yang bertemakan “Pilkada Serentak 2015 dan Peran Umat Katolik” di Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Jalan Cut Meutia, Jakarta Pusat, Kamis (19/3) malam.

    Hadir juga sebagai pembicara Sekretaris Eksekutif Kerawan KWI Romo Guido Suprapto. Acara diskusi ini dipandu oleh Direktur Populi Center Nico Harjanto.

    Dalam pilkada serentak, menurut dia, salah satu unsur penting adalah masyarakat. Pilkada serentak, katanya dapat berjalan lancar kalau masyarakat dapat memainkan peran penting secara kuat, cerdas, dan bertanggungjawab sebagai warga negara.

    “Kuat berarti peduli dan mau terlibat dengan proses politik, cerdas berarti mampu mengorganisasi kepentingan, aspirasi dan tuntutan dan bertanggung jawab berarti bersedia mengelola negara dan pemerintahan ssecara berintegritas,” jelanya.

    Lebih lanjut dia menilai pilkada serentak merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi yang dimulai dari perubahan paradigma kekuasaan atau kepemimpinan dari praksis “menundukkan” menjadi praksis “memampukan”.

    “Sebagai bagian konsolidasi demokrasi, pilkada serentak juga menekankan penting partisipasi masyarakat dan penegakan hukum yang adil,” tambah Tommy.

    Dia juga menilai pilkada serentak membuka peluang jabatan-jabatan publik direbutkan secara terbuka dan penerimaan terhadap kepemimpinan yang humanis menguat.

    “Namun, pilkada serentak juga menghadapi sejumlah kendala, yakni persyaratan makin berat, kapabilitas penyelenggara Pilkada belum sepenuhnya terpercaya, persaingan lebih mengutamakan penampilan dan Janji dibandingkan substansi dan isu, serta pilihan-pilahan cenderung transaksional,” paparnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…